Berita Solo

Pemkot Solo Ajukan Belanja Tak Terduga Sebesar Rp 14 Miliar ke DPRD untuk Subsidi BLT BBM

Berbagai cara dilakukan kepala daerah untuk membantu warga terdampak kenaikan BBM. 

Penulis: Muhammad Sholekan | Editor: sujarwo
Dok. DPRD Kota Solo
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota DPRD saat melakukan pembahasan pengalihan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 14 miliar untuk BLT BBM beberapa waktu lalu. 

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Berbagai cara dilakukan kepala daerah untuk membantu warganya yang terkena dampak kenaikan harga BBM. 

Satu di antaranya adalah mengalihkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD 2022 sebesar Rp 14 miliar untuk BLT BBM.

Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo mengatakan Pemkot mengajukan pemberian BLT BBM bersumber APBD kepada warga terdampak kenaikan harga BBM.

Pihaknya melakukan kajian untuk memastikan anggaran APBD tersedia untuk BLT BBM.

"Kita melalui rapat fraksi dan Banggar (Badan Anggaran) dan pandangan fraksi semua setuju Rp 14 miliar anggaran BTT dialihkan ke BLT BBM," ucap Budi.

Dia menjelaskan, langkah ini dilakukan sebagai upaya mengendalikan inflasi daerah akibat BBM naik.

Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota DPRD saat melakukan pembahasan pengalihan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 14 miliar untuk BLT BBM beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota DPRD saat melakukan pembahasan pengalihan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 14 miliar untuk BLT BBM beberapa waktu lalu. (Dok. DPRD Kota Solo)

Selain itu, lanjut Budi, langkah ini juga menindaklanjuti instruksikan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), di mana pemerintah daerah wajib menyisihkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) APBD-P 2022.

"Bila mengacu 2 persen dari DTU hanya Rp 2,4 miliar, karena DTU kita di APBD-P 2022 hanya Rp 1,2 triliun," terangnya.

Budi mengungkapkan, karena selain PMK juga ada instruksi dari Mendagri yang memperbolehkan Bantuan Tidak Terduga (BTT) bisa digunakan untuk menjadi bagian dari upaya menekan inflasi, maka akhirnya untuk anggaran Bansos BBM dinaikkan menjadi Rp 14 miliar yang diambil dari BTT.

Adapun penggunaan dana BTT Rp 14 miliar tersebut nantinya selain untuk diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM juga bisa digunakan untuk kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi. 

"Seperti penyelenggaraan pasar murah untuk pengendalian harga sembako maupun untuk pembiayaan rakor-rakor terkait inflasi bisa digunakan," jelasnya.

Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota DPRD saat melakukan pembahasan pengalihan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 14 miliar untuk BLT BBM beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah anggota DPRD saat melakukan pembahasan pengalihan alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 14 miliar untuk BLT BBM beberapa waktu lalu. (Dok. DPRD Kota Solo)

Di sisi lain, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan penerima BLT BBM APBD merupakan masyarakat yang sama sekali mendapatkan bantuan serupa dari pusat maupun provinsi.

Pihaknya tidak ingin ada dobel penerima bantuan.

“Intinya datanya jangan sampai dobel sama yang sudah menerima BLT maupun BSU (Bantuan Subsidi Upah) dari pusat. Dinas-dinas yang terkait harus benar-benar memastikan data penerima BLT BBM dari APBD dengan benar,” ucap Gibran.

Menurutnya, data penerima BLT BBM dari APBD akan dihimpun dari pendataan yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk pelaku transportasi, Dinas Sosial (Dinsos) Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM) serta Dinas Perdagangan (Disdag) untuk pelaku usaha. 

"Ada ojol, jukir, pedagang, sopir angkutan bisa terima BLT APBD. Datanya kita verifikasi akan tidak dobel bantuan," jelasnya.

Dia berharap dengan pemberian BLT BBM APBD ini inflasi Solo tidak naik tajam dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan baik

"BLT BBM ini bukan solusi jangka panjang. Setidaknya dengan BLT daya beli masyarakat bisa terjaga hingga akhir tahun nanti. Sehingga inflasinya nggak naik tinggi, tetap terkendali,” tandasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved