Fokus: Sunat BLT

Tajuk Ditulis Oleh Wartawan Tribun Jateng, Muslimah

TRIBUNJATENG.COM - Beberapa hari terakhir, isu pemotongan saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) menyeruak dari Kabupaten Blora. Bukan BLT Bahan Bakar Minyak (BBM) dimana keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing memperoleh Rp 600 Ribu, melainkan BLT Dana Desa (DD) dimana setiap KPM mendapatkan Rp 900 Ribu.

Kasus pertama terjadi di Desa Keser, Kecamatan Tunjungan. Berawal dari video yang viral berdurasi 2 menit 11 detik yang menampilkan percakapan antara penerima BLT DD dengan perekam. Di situ penerima BLT mengatakan ia menyumbang Rp 100 ribu untuk desa. Ada juga seorang ibu yang mengatakan ia menyumbang total Rp 300 ribu yakni Rp 100 ribu untuk desa dan Rp 200 ribu untuk RT dan RW. Oleh desa, sumbangan Rp 100 ribu dari warga penerima BLT DD akan digunakan untuk membangun mushala.

Pada akhirnya, setelah berita itu viral, pihak desa pun mengembalikan potongan dana tersebut. "Ini dikumpulkan kembali untuk mengembalikan BLT DD yang dari warga KPM karena untuk infaq mushala balai desa Keser.Infaknya terserah mereka, tapi yang memberi ada yang Rp 100 ribu ada yang Rp 50 ribu. Dan sifatnya tidak ada paksaan sama sekali ," kata Kepala Desa Keser Soejono.

Baca juga: FOKUS: Ladang Korupsi Sudah Berpindah Ke Desa

Tercatat di Desa Keser ini yang mendapatkan BLT DD ada 102 orang. Besaran BLT DD Rp 900 ribu yang diberikan selama tiga bulan dimana setiap bulan KPM menerima Rp 300 ribu.

Saat kasus di desa Keser masih hangat, muncul lagi kejadian serupa. Kali ini pemotongan BLT DD terjadi di Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon. Jika di Keser pemotongan dilakukan untuk infak pembangunan mushala, di Sumurboto pemotongan dimaksudkan sebagai subsidi silang. Dimana, penerima BLT DD dipotong dananya dengan tujuan untuk diberikan kepada warga tak mampu yang tidak menerima BLT DD. Di Sumurboto, setiap KPM menyetorkan uang dengan nominal antara Rp 25 ribu sampai Rp 75 ribu.

Sama seperti di Keser, akhirnya uang potongan tersebut dikembalikan lagi kepada KPM BLT DD. “Saya mengaku salah. Uang sudah dikembalikan,” ucap Kepala Desa Sumurboto Suprapti.

Kasus pemotongan BLT bukan hal yang baru di masyarakat. Tak hanya BLT DD. BLT
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga diwarnai penyalahgunaan. Tentu dengan berbagai modus. Sebagai misal saat di Blora heboh, nun jauh di sana, di Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Jabar, KPM BLT BBM juga disunat dananya. Pihak kelurahan konon mewajibkan warga membeli kupon gerak jalan sebelum mengambil bantuan. Selain itu, warga yang belum bayar PBB diduga harus membayarnya segera setelah menerima BLT.

Kenapa masalah seperti ini terus muncul dan berulang? Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi. Situasi dan kondisi di sekitar juga ikut berperan. Pemerintah saat ini terus mencoba menyempurnakan mekanisme pemberian bantuan. Menteri sosial Tri Rismaharini terbaru menyampaikan masyarakat boleh mengajukan diri sebagai penerima BLT (khusus BBM) melalui Program Usul Sanggah di Aplikasi Cek Bansos. Itu dimaksudkan agar bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak.

Sebagai warga kita tentu mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan bantuan ke masyarakat kurang mampu. Meski demikian dengan banyaknya problem yang muncul, kita berharap segera ditemukan formula yang pas dalam penyalurannya. Apalagi sejak awal sudah dijelaskan kalau BLT hanya sementara.

Yang justru lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat sehingga warga bisa berdiri tegak menyangga ekonomi sendiri. Sehingga suatu hari kelak mereka akan dengan penuh percaya diri dan rasa harga diri mengatakan: "Tidak, saya mampu, BLT untuk yang lebih membutuhkan saja," (*/tribun jateng cetak)