Berita Blora

Kasus Pasutri Oknum Polisi, Kapolres Blora : Pecat atau Tidak Tunggu Putusan Sidang Kode Etik

Terkait Kasus Korupsi Pasutri Oknum Polisi, Kapolres Blora : Masalah Pecat atau Tidak Tunggu Putusan Sidang Kode Etik

Penulis: ahmad mustakim | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNMURIA/AHMAD MUSTAKIM
Kapolres Blora AKBP Fahrurozi  saat ditemui tribunmuria.com beberapa waktu lalu 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Terkait kasus korupsi yang menjerat pasangan suami istri (pasutri) oknum polisi Polres Blora, Kapolres Blora AKBP Fahrurozi mengaku masih menunggu proses hukum yang sudah berjalan. 

Kapolres Blora AKBP Fahrurozi mengungkapkan terkait sanksi terhadap keduanya nanti. 

"Masalah pecat atau tidak, nanti menunggu putusan sidang kode etik saat ini masih menunggu proses," ucap AKBP Fahrurozi, Kamis 29 September 2022.

Disinggung kapan rencana dilaksanakan kode etik terkait kasus tersebut masih menunggu proses. 

"Ini masih menunggu proses," ujarnya singkat. 

Diketahui, pasutri oknum polisi tersebut yakni Bripka Etana Fany Jatnika (EFJ) dan Briptu Eka Maryati (EM), dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, serta denda Rp300 juta.

Oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Semarang, Bripka EFJ dan Briptu EM, pasutri oknum polisi Polres Blora tersebut, divonis bersalah dan dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Keduanya, terbukti menyelewengkan PNBP. Uang PNBP senilai Rp3 miliar yang seharusnya disetor ke kas negara, justru digunakan untuk kepentingan pribadi keduanya.

"Menyatakan bersalah, dan menjatuhi keduany hukuman 6 tahun pidana kurungan, serta denda Rp300 juta."

"Apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Hakim Rochmad yang memimpin persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (27/9/2022).

Bripka Etana Fany Jatnika juga dijatuhi hukuman tambahan dengan membayar uang pengganti kerugian negara sebanyak Rp1,65 miliar.

Uang tersebut sebelumnya sudah dipakai oleh Bripka Etana untuk investasi, demi keuntungan pribadi.

"Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan, maka harta bendanya akan dilelang," ujarnya.

Apabila tidak punya cukup harta, lanjut hakim, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved