Berita Sukoharjo

Pemkab Sukoharjo Bekali Keterampilan Pengelolaan Keuangan untuk Kepala Desa

Pemkab Sukoharjo telah memberikan bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan desa bagi seluruh kepala desa (kades), Selasa (27/9/2022)

Penulis: khoirul muzaki | Editor: muslimah
Istimewa
Pemkab Sukoharjo memberikan bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan desa bagi seluruh kepala desa (kades), Selasa (27/9/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO - Pemkab Sukoharjo telah memberikan bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan desa bagi seluruh kepala desa (kades), Selasa (27/9/2022).

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyampaikan terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, merupakan kontribusi nyata Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan misi besar untuk kemajuan dan kesejahteran masyarakat Desa.

“Sebagai Pemerintah Daerah, kita semua mempunyai kewajiban menjaga agar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terlaksana sebagaimana kehendak awal perancangannya,” ujarnya.

Menurutnya, selama kurang lebih 10 tahun, para penggiat desa di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri telah bekerja keras menghasilkan Undang-Undang Desa.

Pengesahan Undang-Undang Desa menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh Desa di seluruh Indonesia.

Bupati menyampaikan, distorsi pemikiran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa merupakan sebuah keniscayaan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah salah satu peraturan turunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi pasca diberlakukannya UU.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengakomodir prinsip pemberdayaan, yang menjadi salah satu dasar merumuskan Undang-Undang Desa, dan prinsip manajemen keuangan.

Ini dengan menetapkan standar akuntansi pelaporan berbasis kas menjadi ruang kompromi yang menghargai pengalaman dan pemahaman terhadap Desa.

Kompromi yang perlu dijembatani antara prinsip pemberdayaan dan prinsip manajemen keuangan untuk memudahkan.

"Kepala Desa dan Perangkat Desa harus bisa mengikuti dinamika perkembangan zaman yang menuntut segala sesuatunya serba digitalisasi,” paparnya

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa, banyak pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya dari sumber Dana Desa yang harus disesuaikan dan “direalokasi” secara tepat berdasarkan ketentuan yang ada.

Karena itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan bagi Aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan Desa perlu dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa kepada seluruh Kepala Desa. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved