Berita Cilacap

Audiensi Dengan Bupati Tatto, Forum Non ASN Cilacap Sampaikan Tiga Harapan

mereka meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan penghapusan tenaga non ASN pada tahun 2023 mendatang

Penulis: Pingky Setiyo Anggraeni | Editor: muslimah
Pemkab Cilacap
Forum Non ASN Kabupaten Cilacap (Fornascap) saat audiensi dengan Bupati di Ruang Prasanda Rumah Dinas Bupati Cilacap. Kamis (6/10/2022). Dalma audiensi itu mereka menyampaikan beberapa aspirasi. 

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Forum Non ASN Kabupaten Cilacap (Fornascap) sampaikan aspirasi saat audiensi dengan Bupati di Ruang Prasanda Rumah Dinas Bupati, Kamis (6/10) kemarin.

Dalam audiensinya itu, Fornascap menyampaikan beberapa harapan kepada Bupati Tatto terkait statusnya sebagai pekerja non ASN saat ini.

Pertama yakni mereka berharap agar pemerintah dapat mengangkat seluruh non ASN di Kabupaten Cilacap untuk menjadi ASN atau PPPK melalui jalur afirmasi.

Baca juga: Jadwal Bola Liga Inggris Big Match Arsenal Vs Liverpool hingga Everton Vs Manchester United

Baca juga: 7 Potret Naura Ayu Putri Penyanyi Nola B3, Pernah Tampil di Istana Negara dan Gelar Konser Tunggal

Harapan kedua, mereka meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan penghapusan tenaga non ASN pada tahun 2023 mendatang.

Harapan keriga yaitu mereka berharap agar kebijakan terkait perekrutan driver, keamanan dan kebersihan dapat melalui sistem alih daya. 

Mendengar harapan itu, Bupati Tatto mengakui bahwasanya penyelesaian tenaga honorer saat ini menjadi permasalahan umum di berbagai daerah. 

Di lain sisi, Tatto juga juga mengakui bahwa pemerintah sangat membutuhkan para tenaga honorer tersebut, apalagi saat ini para banyak tenaga honorer yang memiliki kecakapan dalam pelaksanaan teknis pelayanan publik.

“Kalau ini (Non ASN) hilang karena ada penghapusan, kolaps kita. Ini memang aturan pusat, kalau ada aturan yang memang menjadi kebijakan daerah, saya akomodir," kata Tatto.

Menindaklanjuti hal ini, Tatto kemudian menginstruksikan kepada BKPPD Kabupaten Cilacap untuk mengakomodir aspirasi yang disampaikan Fornascap tersebut.

Tatto juga meminta pendataan tenaga honorer dapat dilakukan seoptimal mungkin.

Sementara itu, Ketua Fornascap Mafudin mengakui bahwa penyelesaian tenaga honorer sejauh ini masih menyisakan beberapa kendala.

Menurutnya, hal itu diisebabkan karena pengangkatan Honorer K-II menjadi PNS belum terealisasi 100 persen.

Kemudian adanya perpindahan PNS antar instansi dan banyaknya jumlah PNS yang purna tugas menyebabkan adanya kekosongan tenaga pada instansi yang lama.

Kekosongan itu kemudian memunculkan pengangkatan pegawai baru (Non K-II) untuk pemenuhan tugas guna memaksimalkan pelayanan masyarakat di instansi yang lama. 

“Dalam hal ini Fornaskap bukan sebagai oposan pemerintah daerah. Sejauh ini, kami masih tetap melaksanakan tugas dengan optimal," tegas Mafudin.

Mafudin juga menilai bahwa saat ini masih banyak dari tenaga non ASN yang mengampu tugas pokok PNS.

Ironisnya para tenaga non ASN ini mendapatkan upah masih di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Selain itu, banyak tugas tenaga honorer yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) maupun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)," terang Mafudin. (pnk)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved