Opini Syahrul Kirom: Pilpres 2024 dan Politik Tanpa Intimidasi

Opini Ditulis oleh Syahrul Kirom, M.Phil (Peneliti dan Alumnus Pascasarjana UGM

TRIBUNJATENG.COM - MESIN politik mulai bergerak dan bergerilya mencari suara menjelang Pemilihan Presiden 2024. Sistem politik praktik untuk memenangkan calon pasangannya kadang tak lepas dari unsur kekerasan.

Kekerasan atau intimidasi, paksaan atas nama politik kadang juga terjadi. Berpolitik adalah seni meraih kekuasaan dengan jalan yang benar dan halal, tidak boleh melakukan suap menyuap baik itu dengan bagi-bagi sembako maupun uang.

Sistem perpolitikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari permainan money politik, suap menyuap, kampanye hitam dan politik kotor pasti terjadi. Bahkan kekerasan atau Intimidasi atas nama politik pun juga menjadi bagian permainan politik. Saat ini kondisi perpolitikan di Indonesia semakin memprihatinkan dalam berpolitik dan jauh dari nilai-nilai demokrasi dan Pancasila.

Kenichi Ohmae dalam karyanya “The End of The Nation State” (1996), menyatakan lebih ekstrim, banyak kekerasan politik dalam pilkada, merebaknya teror dalam politik atau intimidasi menjadi salah satu indikasi berakhirnya negara bangsa (nation state), bangsa Indonesia bisa mengalami kehancuran. Karena itu, proses berakhirnya negara bangsa (nation state) harus segera diselesaikan dan bahkan dihindari.

Kekuasaan politik itu merupakan kemampuan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat memengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia, dari seluruh bidang kehidupan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Hindari Kebohongan

Elite politik dan tim sukses kita saat ini sudah seharusnya dalam menjalankan aktivitas politik praktis harus menghindari perbuatan yang penuh kebohongan, saling bermanuver menjatuhkan lawan politik, menghilangkan praktik suap-menyuap, menghindari manipulasi data, dan bermain di wilayah KPU atau pun melakukan suap pada KPU dengan tujuan melakukan penggelembungan suara.

Cara-cara kotor dalam berpolitik tersebut dalam pesta demokrasi sudah semestinya harus dihindari karena telah melanggar dari tatanan sistem penyelenggaran pilpres 2024 dan sistem demokrasi dalam berpolitik yang selalu menjunjung tinggi prinsip langsung, umum bebas, rahasia dan jujur.

Politik, kata filosof Hannah Arendt, merupakan seni untuk mengabadikan diri manusia. Dengan mengabadikan diri merupakan seni untuk dikenang sesama warga negara dan dicatat sejarah karena jasa-jasa dan prestasi dalam membangun kehidupan bersama.

Lukisan tentang politik yang begitu indah tersebut sebenarnya sudah dilukiskan para filosof klasik Yunani, seperti Aristoteles dan Plato. Dalam karya Nichomachean Ethics, Aristoteles melukiskan politik itu indah dan terhormat. Indah karena politik merupakan jembatan emas bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Terhormat karena semua cabang ilmu lainnya mengabdi kepada ilmu politik. Demikian juga dalam karya Aristoteles lainnya Politics dan karya filosof Plato Republic. Dua karya klasik yang telah menjadi magnum opus itu menjelaskan, sejatinya politik itu agung dan mulia, yaitu sebagai wahana membangun masyarakat utama.

Etika Politik

Namun, apakah politik seindah itu? Politik dalam praksisnya adalah pertarungan kekuatan sehingga kecenderungannya “tujuan menghalalkan cara” ala Machiavelli, selalu terbuka bagi para politikus. Artinya, karena yang mesti dimenangkan dalam pertarungan politik itu adalah kepentingan dan keuntungan diri, yang mencuat adalah konflik kepentingan, dan apabila tidak dikelola dengan baik, anarkisme politiklah yang terjadi.

Lalu, bagaimanakah jika konflik dan friksi itu selalu mencuat di setiap pertarungan politik? Pertanyaan itulah yang mesti dijawab dengan menghadirkan etika politik sebagai sosok adab yang dibutuhkan untuk menjadi petunjuk arah jalannya politik.