Menko Polhukam RI Hadiri Dies Natalis Ke-65 Undip, Inilah Pesannya Soal Demokrasi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menggelar upacara Dies Natalis ke-65 bertempat di Gedung Prof. Soedarto, S.H., Kampus Undip Tembalang Kota Semarang pada Sabtu (15/10/2022).

Perayaan Dies Natalis ke-65 ini mengusung tema 'Kolaborasi, Konektivitas, Kemandirian' menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia Prof Dr Moh Mahfud MD yang menyampaikan orasi ilmiah berjudul 'Negara, Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat'.

Mengawali orasi ilmiah, Mahfud MD menyampaikan bahwa usia 65 tahun merupakan capaian penting dan berarti bagi Undip.

"Selama 65 tahun, Undip telah berkontribusi menjalankan salah satu amanat konstitusional UUD 1945, yakni turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan telah menjalani kiprah mulia sebagai simpul dan pilar utama pembangunan di bidang pendidikan," terangnya di hadapan civitas akademika Undip yang hadir.

Selama 65 tahun, Undip telah menghasilkan banyak alumni yang berkualitas dan berintegritas.

Selanjutnya Mahfud MD mengemukakan bahwa negara kita telah banyak mencapai kemajuan dalam proses demokratisasi.

Hal tersebut ditandai antara lain oleh mencairnya friksi antar partai, mobilitas vertikal sosial yang memungkinkan rakyat biasa menjadi pejabat, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang terbuka dan jurdil.

Walaupun demikian masih banyak juga masalah yang harus diselesaikan. Seperti masih banyaknya politik uang, informasi hoax, praktek oligarki, dan merebaknya kembali Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Saya berpesan agar menjaga agar demokrasi berjalan secara sehat, pembagian peran lembaga-lembaga demokrasi dan lembaga-lembaga ekonomi perlu ditentukan secara tegas," pesan Prof. Mahfud MD

Negara perlu melakukan intervensi supaya kekuatan ekonomi pasar yang diterapkan tidak kemudian terus memperlebar ketimpangan dan menyebabkan lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat berperan optimal dengan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap peran pelaku ekonomi di ranah politik.

Berbagai kelemahan sistem demokrasi elektoral yang ada juga perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap sehat, di mana kesetaraan politik tetap dapat dijaga.

Jika demokrasi tidak diperbaiki lagi, maka meskipun ekonomi tumbuh tapi kesejahteraan dan keadilan akan terus mundur. Dan jika keadaan tak kunjung baik, maka akan terjadi linearitas 4 DIS (Disorientasi, Distrust, Disobedience, Disintegrasi).

Ia pun berharap dalam usia ke-65 tahun ini, Undip semakin eksis dan dapat terus meningkatkan peran dan kiprahnya dalam pengembangan keilmuan, mampu membuktikan manfaat dan makna eksistensinya bagi masyarakat.

"Sekaligus mampu untuk terus mendorong dan mengembangkan riset yang memberikan kemanfaatan untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai visi Undip,” jelasnya

Sementara dalam sambutannya, Rektor Undip, Prof Dr Yos Johan Utama menuturkan status Undip menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menuntut adanya perubahan pola pikir yang besar bagi seluruh sivitas akademika.