Partai Demokrat Sebut Koalisi dengan Partai Nasdem dan PKS Belum Final
Partai Demokrat masih mematangkan strategi pemenangan. Proses pemenangan itu disebut sejalan dengan kriteria cawapres Anies Baswedan.
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mengakui belum ada keputusan akhir soal koalisi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal itu karena Partai Demokrat tidak mau menganggap enteng lawan yang bakal mereka hadapi dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.
"Koalisi belum final, karena tim masih bekerja untuk memantapkan strategi pemenangan," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Rabu (19/10).
"Demokrat tentu ingin menang. Yang mau kami lawan ini tidak bisa dianggap enteng. Maka semua strategi, teknik, dan taktik, termasuk sumber daya, kami hitung secara matang," tambahnya.
Saat ini, Menurut dia, Partai Demokrat masih mematangkan strategi pemenangan. Proses pemenangan Partai Demokrat disebut sejalan dengan calon presiden (capres) Anies Baswedan yang sebelumnya membeberkan kriteria calon wakil presidennya (cawapres).
Apalagi mengingat Ketua Umum Partai Demokrat Harimurti Yudhoyono (AHY) digadang-gadang menjadi pendamping kuat Anies pada pilpres 2024.
"Kriterianya seperti yang disampaikan pak Anies itu. Pada kriteria itu, AHY memenuhi syarat. Bonusnya, AHY itu dianggap rakyat pemimpin representasi perubahan," jelas Herzaky.
Dia menambahkan, pihaknya tidak menyoalkan ihwal capres-cawapres bakal berasal dari parpol atau tidak. Namun yang terpenting, Ia berujar, tujuan dari Partai Demokrat adalah memenangi kontestasi, serta mewujudkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat, bangsa, dan negara.
Seperti diketahui, Partai Nasdem sebagai pengusung capres Anies Baswedan, berpandangan, sosok cawapres yang akan mendampingi hendaknya berasal dari luar bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.
Hal itu diungkapkan, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Meski demikian, ia menegaskan, partainya tetap menghormati mekanisme di internal PKS dan Demokrat.
"Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kami ambil (cawapres-Red) dari luar partai koalisi," tuturnya.
Alasannya, Ali menyebut, jika partai mendorong tokoh sendiri dari internal untuk menjadi cawapres, hal itu berpotensi merugikan koalisi yang dibangun.
"Kalau kemudian, tiga partai calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B gimana? Enggak dapat apa-apa kan," tukasnya.
Oleh karenanya, Nasdem tidak ingin hak politik mengusung capres maupun cawapres hanya terpaku pada kader internal masing-masing partai.
Ali menyatakan, tentu partai perlu melihat sosok lain di luar partai yang berpotensi diusung sebagai capres maupun cawapres. (Tribunnews/Mario Christian Sumampow/Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)