OJK Regional 3 Jateng dan DIY Bentuk Forum Kepala Desa dan Lurah Melek Keuangan Se-Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY berupaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi di Jawa Tengah.

Hal itu di antaranya dengan Pembentukan Forum Kepala Desa dan Lurah Melek Keuangan Se-Jawa Tengah yang diinisiasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. 

Kepala OJK Regional Jawa Tengah dan DIY Aman Santosa mengatakan, inisiasi pembentukan forum tersebut untuk menjadikan Kepala Desa dan Lurah sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi mengenai Industri Jasa Keuangan serta waspada investasi ilegal kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi di Jawa Tengah.

"Kami harapkan mereka jadi garda terdepan untuk mengedukasi kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa mendapat akses keuangan sekaligus edukasi dalam meningkatkan literasi keuangan," kata Aman usai kegiatan yang digelar secara hybrid dari PO Hotel Semarang, Kamis (27/10/2022).

Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, tingkat literasi keuangan di Jawa Tengah sebesar 47,38 persen, sudah lebih tinggi dibandingkan Indeks Literasi Nasional sebesar 38,03 persen.

Sementara Indeks Inklusi produk Keuangan di Jawa Tengah sebesar 65,71 persen, tercatat lebih rendah dibandingkan Indeks Inklusi Keuangan Nasional sebesar 76,19 persen.

Menurut Aman, hal tersebut mencerminkan masih terdapat kelompok masyarakat yang belum dapat mengakses produk, jasa, layanan keuangan.

Aman memaparkan, untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi masyarakat perlu adanya kolaborasi yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga edukasi dapat dilakukan secara masif dan terintegrasi.

"Hal ini bertujuan agar masyarakat melek keuangan dan terhindar dari berbagai bentuk investasi bodong dan juga pinjaman online ilegal," jelasnya.

OJK mencatat kerugian masyarakat akibat Investasi ilegal selama tahun 2011-2022 mencapai Rp 117,5 triliun.

Berdasarkan data Layanan dan Kontak OJK Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 16 Juni 2022 diketahui terdapat 5.523 pengaduan terkait investasi bodong dan pinjol ilegal yang diterima di Jawa Tengah.

Kota Semarang menjadi yang terbanyak melaporkan pengaduan sebanyak 798 pengaduan (14,23 persen), diikuti oleh Kota Surakarta sebanyak 295 pengaduan (5,26 persen), Cilacap sebanyak 288 pengaduan (5,14 persen), dan Banyumas 214 pengaduan (3,82 persen).

Menurut Aman, banyaknya pengaduan mengenai investasi ilegal dan pinjaman ilegal salah satunya disebabkan karena adanya Ketimpangan Literasi dan Inklusi Keuangan.

"Untuk itu, Inisiasi Pembentukan Forum Kepala Desa dan Lurah Melek Keuangan Se-Jawa Tengah ini bertujuan untuk menjadikan Kepala Desa dan Lurah sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi mengenai Industri Jasa Keuangan serta waspada investasi ilegal kepada masyarakat.