Soal Sanksi Dewan Kolonel, Puan Pastikan PDIP Tetap Solid

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh kader partainya solid untuk mengikuti perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan pencapresan.

Hal itu disampaikan Puan saat ditanya tentang Dewan Kolonel yang disanksi DPP PDI Perjuangan.

Diketahui, Dewan Kolonel merupakan sebutan bagi segelintir elite partai berlambang banteng itu, yang mendukung Puan pada pemilihan presiden (pilpres).

"Sudah selesai, PDIP solid. Enggak ada apa-apa. Itu hanya dinamika di dalam internal partai. Intinya kami PDIP solid, dan kami akan mengikuti perintah apa yang diinstruksikan ketum tentang kesamaan paham," katanya, ditemui di area Sport Centre, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).

Kendati demikian, Puan menilai, pada dasarnya setiap kader boleh memberikan dukungan kepada tokoh di internal untuk menjadi calon pemimpin.

Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir pencapresan ada di tangan Megawati.

"Semua orang boleh mendukung dan memberikan dukungan kepada (kader) internal yang dianggap mumpuni, yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ikut dalam proses pilpres 2024. Namun semua itu, kami sebagai anggota PDIP akan ikut pada keputusan ketum," tegasnya.

Puan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Dewan Kolonel tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa tugas anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan adalah menyosialisasikan seluruh program DPR kepada masyarakat.

"Jadi, apa yang dilakukan itu suatu hal yang wajib dilakukan dan atas arahan ketum," tandasnya.

Seperti diketahui, Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kader partai banteng moncong putih.

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun menuturkan, sanksi itu dijatuhkan kepada sejumlah kader yang menamakan diri Dewan Kolonel.

Mereka adalah kader PDI-P yang merupakan anggota DPR dan menyatakan diri mendukung Puan Maharani sebagai capres.

"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan," jelasnya, di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10).

Komarudin menyatakan, empat kader PDI Perjuangan itu dikenakan sanksi karena berbicara soal Dewan Kolonel kepada media.