Berita Semarang
Ganjar Tak Soalkan Langkah Gibran Hapus Anggaran Mobil Dinas Listrik
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tak mempersoalkan kepala daerah yang menghapus anggaran pengadaan mobil dinas listrik dan memprioritaskan untuk
Penulis: Hermawan Handaka | Editor: m nur huda
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, tak mempersoalkan kepala daerah yang menghapus anggaran pengadaan mobil dinas listrik dan memprioritaskan untuk sektor lain.
Pasalnya, ada beberapa kepala daerah di Jawa Tengah yang menghapus anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas listrik, salah satunya Kota Solo oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka.
Selain Pemkot Solo, Pemkot Salatiga juga menunda pembelian mobil listrik sebagai operasional mobil dinas.
"Kalau masih ada prioritas lain, ya nggak apa-apa," ucap Ganjar, seusai melepas ekspor UMKMSoloke Prancis diSoloTechno Park, Rabu (9/11/2022).
Ganjar menyampaikan, pengadaan mobil dinas listrik bisa dilakukan apabila unit mobil tersebut sudah ada dan siap.
Menurut Ganjar, persoalan anggaran itu kebijakan daerah masing-masing untuk menentukan. Jika dihapus, Ganjar yakin anggaran tersebut masih dapat diprioritaskan untuk lainnya.
Ganjar yang saat itu didampingi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan, pembelian mobil listrik itu bisa disesuaikan kondisi anggaran suatu daerah.
“Tergantung kondisinya. Kalau memang itu ada, ya disiapin,” tegasnya.
Ganjar menyatakan, mendukung penggunaan mobil listrik digunakan sebagai operasional mobil dinas. Tentu saja itu bisa dilakukan jika anggarannya tersedia. “Kalau ada, kalau saya sih setuju,” ujarnya.
Saat ini, di Jawa Tengah baru Pemkot Solo dan Salatiga yang memutuskan tak membeli mobil listrik tahun depan. Ganjar menyebut belum ada daerah lain yang mengikuti.
Alasan Gibran
Sebelumnya, Wali KotaSolo, Gibran Rakabuming Raka, menghapus rencana anggaran anggaran pengadaan mobil listrik, pada tahun 2023.
Gibran mengatakan, punya alasan mengapa menghapus rencana anggaran pengadaan anggaran mobil listrik yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022.
Menurut Gibran, anggaran pengadaan mobil listrik akan dialihkan untuk fasilitas publik, seperti pembangunan pasar tradisional, jalan, dan taman cerdas.
"Kita lihat urgensinya dan skala prioritasnya. Kalau mau beli mobil, saya kira timingnya tidak pas. Ini kan kita sedang berusaha untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi," ucap Gibran, 2 November lalu.
