Berita Tegal

Nelayan Tuntut Harga BBM Kapal Besar Didiskon, Minta Maksimal Rp 10 Ribu Per Liter

Nelayan di wilayah Jawa Tengah menuntut pemerintah memberi diskon harga bahan bakar minyak (BBM) industri untuk kapal dengan ukuran di atas 30 GT. Seb

Penulis: Fajar Bahruddin Achmad | Editor: m nur huda
Tribun Jateng/Iwan Arifianto
Ilustrasi sejumlah kapal bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal , Selasa (6/9/2022) sore. 

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL- Nelayan di wilayah Jawa Tengah menuntut pemerintah memberi diskon harga bahan bakar minyak (BBM) industri untuk kapal dengan ukuran di atas 30 GT. Sebab harga yang sudah dipatok sebesar Rp 14 ribu per liter dinilai memberatkan pemilik kapal ukuran besar tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto saat kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Rabu (9/11/2022).

Turut hadir dalam dialog dengan anak buah kapal (ABK) dan pemilik kapal berukuran di atas 30 GT itu, Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Muhammad Zaini Hanafi, Komisaris Pertamina Patra Niaga, Juri Ardiantoro, Executive General

Manager Pertamina

Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah, Dwi Puja Ariestya,jajaran Forkompinda Tegal dan elemen lainnya.

Menurut Riswanto, pihaknya berharap masih ada harga khusus untuk BBM industri kapal di atas 30 GT.

Karena saat ini harganya sudah Rp 14 ribu per liter. Para ABK dan pemilik kapal ingin harga BBM industri untuk kapal di atas 30 GT itu maksimal Rp 10 ribu per liter.

"Idealnya maksimal Rp 10 ribu. Kami di sini tidak akan bosan untuk terus menyuarakan aspirasi ini," katanya.

Selain soal diskon harga BBM, Riswanto juga ingin para pelaku usaha perikanan diberikan lebih dari satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).Karena jika hanya satu WPP itu juga berpotensi merugikan nelayan. Sebab saat wilayah WPP itu tidak musim ikan, maka nelayan hanya bisa gigit jari. Padahal biaya yang harus dikeluarkan untuk melaut juga besar.

"Jadi harapan pelaku usaha bisa lebih dari satu WPP. Sehingga pada musim tertentu mereka bisa pindah-pindah. Itu untuk menutup biaya operasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, pemerintah sangat peduli dan komitmen terhadap usaha para nelayan. Karena kontribusi nelayan terhadap perekonomian nasional sudah luar biasa.

Tetapi menurut Moeldoko, pemerintah juga mengelola semua pihak, baik nelayan kecil, nelayan sedang, dan nelayan besar. Pemerintah menyerap berbagai persoalan dan sekaligus mencarikan solusi permasalahan dari berbagai pihak itu.

"Ini harus disinkronkan agar tidak terjadi chaos di lapangan. Ada yang perlu diharmonisasi karena semua bersifat dinamis," katanya.

Menurut Moeldoko, pemerintah sudah memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan kapal berukuran di bawah 30 GT dengan harga subsidi. Bagi kapal di atas 30 GT juga sudah terpenuhi, harganya sekira Rp 13 ribu- Rp 14 ribu per liter.

"Teman-teman di atas 30 GT waktu itu minta dua kali dari harga subsidi dan sekarang relatif sudah terpenuhi, harganya Rp 13 ribu- Rp 14 ribu. Itupun mengikuti harga dunia, kalau turun kita akan menyesuaikan," ungkapnya.

Sementara itu, terkait permintaan penangkapan ikan lebih dari satu wilayah, Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Muhammad Zaini Hanafi mengatakan hal itu akan dibahas dalam pembahasan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

Nanti akan ada pengelompokan WPP. Pada zona satu, wilayahnya hanya WPP 711. Tetapi untuk zona dua, nantinya bisa ditambahkan WPP 716. Itu alat tangkap jaring tarik berkantong (eks cantrang) tidak diizinkan.

"Hal itu mempertimbangkan kearifan lokal. Kalau misalkan dipaksakan kapal-kapal bapak nanti bakal dibakar nelayan di sana," ungkapnya. (fba/warta jateng cetak)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved