Sebanyak 16 OPD Akan Melayani Masyarakat di MPP Sragen

TRIBUNJATENG.COM, SRAGEN – Sebanyak 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sragen melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan nota rencana kerja Mall Pelayanan Publik (MPP) Sragen.

Penandatanganan dilakukan di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Rabu (16/11/2022) bersama Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Hampir seluruh pelayanan di 16 OPD itu akan terlayani di MPP Sragen yang akan soft opening pada  (15/12/2022) mendatang.

Dari 16 OPD, ada dua dinas yang belum sepenuhnya mengatakan siap melayani masyarakat di MPP. Dua dinas itu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Selain itu, instansi vertikal seperti Polres Sragen, imigrasi kelas 1 Surakarta, PT Jasa Raharja Surakarta, UP2D Samsat, Bapeda Jawa Tengah, DPMPTSP Jawa Tengah belum melakukan penandatanganan MOU.

Hal ini dikarenakan penandatanganan harus dilakukan oleh pimpinan, seperti Polres Sragen dimana yang harus tanda tangan MOU ialah Polda Jawa Tengah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen saya sampaikan terima kasih untuk semua instansi yang hari ini sudah siap dan sudah menandatangani nota kesepakatan dan nota rencana kerja."

"Bagi yang belum kami akan menunggu dan semoga segera dapat melaksanakan nota kesepahaman," kata Yuni ketika memberikan arahan.

Yuni melanjutkan, pada (20/11/2022) nanti pihaknya meminta instansi terkait termasuk kepala OPD untuk boyongan ke MPP. Mengingat, ruangan sudah siap dan bisa ditempati.

Selain itu, mereka juga diminta mengecek kekurangan apa yang diperlukan sehingga pada saat soft opening MPP sudah bisa bisa berjalan.

"16 OPD yang saat ini sudah siap untuk bekerja sama MOU dan memberikan pelayanan di mall pelayanan publik saya ucapkan terima kasih. Tapi ada OPD yang tidak bisa memberikan layanan di Mall Pelayanan Publik. DPU dari 7 pelayanan hanya tiga dan Disdukcapil dari 15 pelayanan hanya dua, ini kenapa?," tanya Yuni.

Yuni menegaskan semua pelayan untuk masyarakat agar diletakkan di MPP karena masing-masing akan mempunyai hotline tersendiri. Sementara kantor dinas saat ini hanya menjadi back office.

"Semua layanan harus di Mall Pelayanan Publik karena masing-masing punya hotline tersendiri. Karena itu tujuannya, semua pelayan masyarakat paripurna dijadikan dalam satu gedung," tegasnya.

Mengatasi ini, Yuni meminta DPMPTSP untuk penyatuan visi kesesuaian sehingga tidak ada dualisme pelayanan di MPP dan kantor dinas.

Dirinya juga meminta ke OPD agar memberikan pemakaman, sosialisasi ke masyarakat bahwa seluruh pelayan dilayani di MPP Sragen.