Berita Kendal

Warga Desa Meteseh Boja Kirimkan Surat ke DPRD Jawa Tengah Mengadu Kampungnya Tercemari Limbah

Kelompok Peduli Lingkungan Boja (Kelingan) Boja, Kendal, Jawa Tengah mengirimkan surat aduan ke DPRD Jawa Tenga

Penulis: hermawan Endra | Editor: muslimah
Istimewa
Pertemuan warga Kelompok Peduli Lingkungan Boja (Kelingan) Boja, Kendal, Jawa Tengah di Desa Meteseh Boja, Kamis (17/11) malam. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kelompok Peduli Lingkungan Boja (Kelingan) Boja, Kendal, Jawa Tengah mengirimkan surat aduan ke DPRD Jawa Tengah.

Mereka mengeluh terkait adanya pencemaran lingkungan yang berdampak bagi kampungnya. 

Melalui kuasa hukum Sukarman atau Karman Sastro  mengungkapkan, bau menyengat akibat pembakaran ban bekas dan debu hitam mengganggu kenyamanan warga sekitar. Warga kemudian sepakat untuk mengirimkan surat aduan ke DPRD Jawa Tengah. 

Sebagai informasi, warga di Desa Meteseh Boja dan sekitarnya hingga saat ini masih mengeluhkan adanya pencemaran udara dampak pabrik pengolahan ban bekas PT Citra Mas Mandiri.

Warga sekitar telah berulang melakukan protes. Bahkan pihak DLH Kabupaten Kendal dan DLH Provinsi Jawa Tengah telah memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada penanggung jawab perusahaan.

Namun, hingga kini pencemaran masih terus terjadi.

Koordinator Kelingan Boja, Agung mengatakan, beberapa hari terakhir ini pencemaran lingkungan makin parah. Untuk mempertanyakan komitmen itu, Kelingan Boja kembali menyurati DPRD Jawa Tengah.

Sebelumnya, saat audiensi pada 31 Oktober 2022 lalu, Komisi D DPRD Jawa Tengah berjanji memenuhi keinginan warga untuk mengecek lokasi pencemaran lingkungan, yaitu di sekitar pabrik pengolahan ban PT Citra Mas Mandiri.

Namun hingga setengah bulan lebih warga menanti, tak ada tindak lanjut. Warga mempertanyakan komitmen DPRD Jawa Tengah dalam menyelesaikan kasus dugaan pencemaran lingkungan di Desa Meteseh, Boja, Kendal.

"Komisi D DPRD Jateng yang harus menginisiasi untuk turun lapangan dan check kondisi perusahaan kenapa bisa terjadi pencemaran. Mereka kan berdasarkan UU punya kewenangan pengawasan, kesannya kok nunggu DLH," kata Karman, Jumat, 18 November 2022.

Karman mengatakan, dari pengecekan lapangan secara langsung dapat dijadikan analisa, sanksi hukum apa yang tepat jika terjadi pencemaran secara berulang. Menurut Karman, DPRD Jawa Tengah justru cenderung menunggu DLH Kabupaten Kendal. 

"Kita targetkan waktu bisa menyelesaikan pencemaran ini atau tidak. Jika tak ada komitmen perusahaan, gugatan class action penting dilakukan," katanya. (*) 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved