Fokus: Awas PHK Massal

TRIBUNJATENG.COM - Akhir pekan kemarin kita dikagetkan dengan kabar kurang menyenangkan dari perusahaan teknologi Goto Gojek Tokopedia Tbk. Mereka mengabarkan sedang menyiapkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bukan kepada satu dua karyawan, melainkan kepada ribuan karyawan alias PHK massal.

Tepatnya, mereka akan memecat 1.300 orang yang merupakan kisaran 12 persen dari total karyawan yang mereka miliki.

Manajemen Goto menyampaikan PHK massal terpaksa dilakukan agar perusahaan lebih lincah menghadapi tantangan makro ekonomi global. GoTo perlu beradaptasi untuk memastikan kesiapan Perusahaan menghadapi tantangan ke depan.

"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya Perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang," jelas Manajemen.

Kabar ini mengejutkan karena Goto selama ini dipandang sebagai starup yang cukup sukses. Mereka banyak merekrut tenaga ahli dan mampu bertahan pada masa krisis karena Covid-19.

Ternyata aksi PHK tak hanya terjadi di Goto. Tercatat ada 13 startup lain yang juga melakukan hal serupa. Yakni Ruangguru yang PHK ratusan karyawan, Shopee Indonesia yang PHK sekitar 3 persen dari total karyawan, LinkAja PHK ratusan karyawannya.

Kemudian Tokocrypto, Tanihub, Zenius, SiCepat, JD.ID, Pahamify, Mobile Premier League, Indosat Ooredoo Hutchison, Xendit dan Lummo. Rata-rata mereka mem-PHK ratusan orang karyawan.

Tidak hanya startup, bisnis asuransi juga terpukul kondisi ekonominya. Anggota holding BUMN asuransi dan pembiayaan di bawah Indonesia Financial Group (IFG), PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) juga dikabarkan mengambil langkah PHK.

Di Jawa Barat, gelombang PHK terjadi di industri padat karya terutama tekstil. Sudah hampir 500.000 buruh yang terkena PHK dan menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, jika tidak ditangani, jumlahnya akan segera mencapai angka 1,5 juta orang.

Konon, PHK di industri tektil sudah merambat ke wilayah Jawa Tengah. Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, ada kisaran 20 ribu orang yang dirumahkan.

"Laporan resmi belum ada, tapi itu info dari teman-teman," jelasnya.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sendiri membantah hal tersebut. Menurutnya, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. Pada pekan lalu ia bertemu perwakilan buruh dan tidak mendapat laporan terkait PHK massal.

Ganjar berjanji Pemprov Jateng akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar stabil kondisinya," ujarnya.