Respon Ancaman Cak Imin, Gerindra Ingatkan PKB soal Piagam Deklarasi Koalisi
piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB yang mengakomodasi kewenangan Prabowo dan Muhaimin membicarakan hingga menentukan capres-cawapres
lihat foto
TRBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani pun menanggapi pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal peluang mencari komposisi baru, jika Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di pilpres 2024.
"Sampai sekarang, keduanya belum berunding untuk memutuskan calon presiden, apalagi calon wakil presiden," tuturnya, Selasa (22/11).
Ia kembali mengingatkan soal piagam deklarasi koalisi Gerindra-PKB yang mengakomodasi kewenangan Prabowo dan Muhaimin membicarakan hingga menentukan capres-cawapres.
"Seperti yang saya katakan tadi bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Pak Muhaimin adalah calon presiden dari Partai PKB. Keduanya saling mengikatkan diri dalam kerja sama politik antara Gerindra dan PKB untuk memutuskan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden dari koalisi Gerindra dan PKB," terang Wakil Ketua MPR itu.
Muzani menyatakan, Prabowo dan Cak Imin juga memiliki hak untuk mem-veto setiap nama yang diajukan sebagai capres-cawapres koalisi, dan penentuan kapan nama capres hingga cawapres akan ditentukan dalam waktu dekat. "Saya kira antara akhir atau awal tahun. Itu saya kira batas yang baik," jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono menyatakan, partainya menghargai dan tidak mempersoalkan pernyataan Cak Imin.
Ia menegaskan komitmen Gerindra berkoalisi dengan PKB hingga kini. "Intinya kami menghormati dan kami komitmen apa yang tertuai dengan perjanjian politik ini," katanya, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11).
Menurut dia, pernyataan Cak Imin itu menunjukkan bahwa setiap partai memiliki pandangan tertentu dalam menyikapi suatu isu.
Budi menyebut, setiap partai juga memiliki mekanisme masing-masing untuk menentukan posisi final terkait pencapresan. "Jadi, ya itu kita lihatlah perkembangannya (pencapresan-Red) seperti apa," ujarnya.
Juru Bicara Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra ini menyatakan, penentuan pasangan calon (paslon) koalisi Gerindra-PKB akan dibahas pada Desember 2022 atau awal Januari 2023. Ia meyakini, kerja sama Gerindra-PKB akan terus berjalan hingga pemilu 2024.
"Ya kami menjalankan kerja sama itu dengan asas saling menghormati, saling menghargai, dan saya rasa seperti yang telah disepakati, ya itu kan nanti ada pembahasan matang. Saya rasa antara Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo juga ketua umum PKB Pak Muhaimin juga kan ada pembahasan lebih lanjut ya," bebernya. (Kompas.com/Ardito Ramadhan/Nicholas Ryan Aditya/Tribunnews/Reza Deni)
