Suparwi Belum Dapat Uang Ganti Rugi Jalan Tol Semarang Demak, Berharap Bantuan Presiden dan Gubernur

"Saya juga lapor BPN, katanya suruh tenang, dan dipatoki tapi tetap dihuruk, 2 desember 2020 lapor polda, sudah dua tahun tidak ada jalan yang terang," jelasnya.

Meski sudah melaporkan ke pihak kepolisian sampai saat ini, Suparwi belum sama sekali mendapatkan titik terang permasalah yang dihadipinya.

"Jadi padahal saya juga sudah pernah ketemu presiden jokowi tanggal 5 juli pas ketemu di pasar peterongan sempat teriak teriak, saya jam 9 sudah diawasi paspares mencurigakan saya pingin melaporkan saya dirugikan jalan tol, coba lihat saya suratnya nanti saya laporkan," lanjutnya

"Saya juga pernah di kantor gubernur jawa tengah, saya diarahkan ke BPN Provinsi saya mendapatkan surat pengatar tapi bpn demak tapi suruh lapor polda dan diurusi polda," imbuhnya.

Dari usaha itupun tidak pernah membuahkan hasil apapun.

Ia mengatakan sebenarnya tanah yang terkena jalan tersebut berencana menjadi suatu infestasi jangka panjang ketika dirinya sudah mulai menua, dan akan diberikan kepada anak - anaknya kelak.

Sampai sekarang, Suparwi hanya bisa berharap pemerintah untuk bisa memberikan solusi atas tanahnya terkena pembangunan jalan Tol Semarang Demak.

Suparwi pun meminta kepada Presiden dan Gubernur Jawa Tengah untuk bisa membantu untuk memecahkan masalah dirinya.

Ia juga meminta untuk tidak meresmikan terlebih dahulu jalan tol Semarang Demak sebelum permasalahannya selesai.

"Harapan saya semoga orang yang berkepentingan bapak presiden, untuk segera membayar ganti rugi tanah saya no 471 padahal harapan saya sebagai tabungan hari tua, karena saya swasta, kena jalan tol boleh saya tapi sebagai masyarakat kecil jangan sampaimerugika , mencari kebahagian untuk orang lain, mintak tlong segera diselesaikan karena itu hampir jadi, sebelum diresmikan jangan diresmikan dahulu sebelum saya mendapat ganti untung,"

Rencana kedepan, Suparwi akan mencoba bertemu kembali Gubernur Jawa Tengah pada Senin 28 November 2022.

"Rencananya kalau ada waktu saya akan kembali menemui Gubernur Jawa Tengah untuk meminta bantuan," tutupnya.

Sebagai informasi, bahwa Suparwi masih memiliki lengkap sertifikat tanah pembutanan Tahun 1982, beli tanah Tahun 1989, dan balik nama tahun 2009. (*)