Dinas ESDM Kendeng Selatan Sebut Baru Ada 3 Tambang di Blora yang Berizin

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Kepala Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan, Teguh Yudi Pristiyanto menyebut baru ada 3 tambang di Blora yang berizin.

Hal tersebut disampaikan usai Sarasehan Tambang Mineral/Galian C di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kamis (1/12/2022).

Sarasehan ini mengundang Bupati Blora Arief Rohman yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Blora, Komisi II DPR RI Riyanta, Kepala Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan, Teguh Yudi Pristiyanto dan Komisi B DPRD Blora.

"Untuk yang IUP Operasi Produksi ada 3, Pecadangan Wilayah (WIUP) ada 7 dan yang IUP ekplorasi ada 9," ucap Teguh Yudi Pristiyanto kepada tribunmuria.com di lokasi.

Teguh Yudi Pristiyanto menjelaskan, cakupan kerja Dinas ESDM Kendeng Selatan itu ada 3, yakni Rembang, Blora dan Grobogan.

Pihaknya mengaku tidak memiliki data-data tambang yang ilegal.

Begitupun apabila ada oknum yang melakukan penambangan secara ilegal, pihaknya juga tidak dapat memberikan tindakan tegas.

"Tindakan kami di lapangan ya persuasif, kita berikan pembinaan, berita acara, surat pernyataan supaya enggak menambang, kami tidak punya kewenangan untuk menindak secara pidana," papar Teguh Yudi Pristiyanto.

Disinggung terkait manfaat yang diterima masyarakat, dirinya menyebut 3 hal.

"Kontribusinya mereka yang sudah berizin ini ya bayar pajak, yang kedua dia memberikan CSR kepada masyarakat sekitar, yang ketiga mereka juga ikut kerja disitu," rinci Teguh Yudi Pristiyanto.

Sementara itu, berdasarkan data dari data.jatengprov.go.id, setidaknya terdapat 13 izin usaha pertambangan di Kabupaten Blora, yang tersebar di Kecamatan Todanan, Jepon, Bogorejo, Blora, hingga Kradenan.

Sementara itu, Komisi II DPR RI, Riyanta mengaku aenang melihat diskusi hari ini. Sebab diskusi yang hidup ada yang pro dan kontra.

"Saya ingin dari pro kontra ini ada satu titik temu. Titik temunya dimana? Indonesia itu adalah negara hukum. Kita jadikan panglima," ucap Riyanta.

"Saya setuju yang dikatakan teman-teman, yang pertama adalah memperhatikan konservasi. Dan saya sampaikan bahwa di dalam pengelolaan lingkungan saat ini ada juga beberapa yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup ini kurang tepat. Contoh, berkaitan dengan pengelolaan hutan sosial," terang Riyanta.

Dikatakannya, hutan-hutan produksi/konservasi ini sudah dibabat, kemudian diberikan kepada masyarakat, menurutnya kebijakan yang kurang tepat harus dilakukan evaluasi.

"Kemudian, pergantian pohon-pohon keras seperti mahoni, jati itu ditebang habis kemudian diganti dengan tanaman klirisidi. Ini meluas, khususnya di unit 1 jawa tengah ini menjadi salah satu penyebab banjir disamping kerusakan atau bencana yang diakibatkan oleh penambang-penambang," jelas Riyanta.

Kini, menurut Riyanta, tugas pemerintah/negara mengendalikan ini semua.

"Pemerintah harus hadir, harus keras, harus kuat untuk menegakkan hukum. Agar sumber alam ini tetap lestari. Jika hutan rusak maka akan ada bencana, khususnya persoalan air minum," papar Riyanta.

Ditanya apakah tambang mensejahterakan rakyat, Riyanta pun mengatakan perlu tafsiran yang benar.

"Saya kira dalam tanda kutip, ini perlu ditafsirkan yang benar, menurut saya,kalau di luar jawa, masyarakat disekitar tambang hidupnya kurang sejahtera," kata Riyanta.

Riyanta mengajak semua pihak berjuang bersama di wilayah Indonesia bahwa pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bisa diaplikasikan.

"Artinya tanah, bumi dan air ini benar-benar bisa untuk pemanfaatan masyarakat. Khususnya masyarakat lokal, kita harus bangkit-bangkit, bangkit," pungkas Riyanta. (*)