Propemperda

Ketua DPRD Kabupaten Kudus Masan: 7 Ranperda Luncuran 2022

Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menyebutkan tentang 22 Ranperda yang akan dibahas.

Penulis: Saiful Ma'sum | Editor: sujarwo
TRIBUNJATENG/SAIFUL MA'SUM
Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan Propemperda Kabupaten Kudus Tahun 2023 dalam Rapat Paripurna pada 29 November 2022. 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan menyebutkan, 22 Ranperda yang akan dibahas dalam Propemperda 2023 mendatang terdiri dari, tujuh Ranperda usulan pemerintah daerah, tujuh Ranperda luncuran tahun 2022 yang belum terbahas, dan 8 Ranperda yang diprakarsai Bapemperda.

Dia merinci, 7 Ranperda usulan pemerintah daerah meliputi, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Pengarusutamaan Gender, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Tujuh Ranperda luncuran tahun 2022 yang belum terbahas meliputi, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal, Ranperda 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Ranperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Ranperda Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembibitan, Pelestarian dan Pembudidayaan Tanaman Kapuk Randu di Kabupaten Kudus.

Sementara delapan Ranperda usulan dewan yang diprakarsai Bapemperda DPRD Kabupaten Kudus meliputi, Ranperda tentang Fasilitasi Pondok Pesantren, Penyelenggaraan Pendidikan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pelayanan dan Perlindungan Buruh, Bantuan Hukum bagi Warga Miskin, Sumber Daya Air, Fasilitasi Ibadah Haji, dan Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

"Berdasarkan Pasal 239 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Program Pembentukan Perda ditetapkan dengan keputusan DPRD," terang Masan.

Ketua Bapemperda DPRD Kudus, Sutriyono menambahkan, 8 Ranperda inisiasi dewan yang diprakarsai Bapemperda tahun 2022 sudah disampaikan dalam Rapat Paripurna. 

Selanjutnya, isi dari delapan Ranperda dibahas oleh masing-masing panitia khusus (Pansus) agar bisa ditetapkan menjadi Perda. (*)

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved