Bawaslu Cilacap Libatkan Kaum Perempuan Dalam Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cilacap mengadakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang ditunjukkan bagi kaum perempuan Cilacap. Kamis (15/12/2022).

Acara yang bertema "Menghadirkan Pemilu 2024 Yang Inklusif" bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti tahapan dalam Pemilu 2024 tanpa terkecuali.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Cilacap, Warsid berpandangan bahwa  masih ada kelompok-kelompok rentan dalam Pemilu di Cilacap.

Baca juga: Identitas Mayat Gadis Berseragam Sekolah di Sumur Jalan Jambu Terungkap, Ini Sosoknya

Baca juga: Kalender Jawa Hari Ini 16 Desember 2022, Tanggalan Jawa Jumat Legi

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Jumat 16 Desember 2022, Scorpio Bersikaplah Lebih Fleksibel

Dimana kelompok tersebut dalam beberapa kegiatan demokrasi mereka relatif agak tertinggal.

"Maka dari itu pada kesempatan hari ini kami Bawaslu Kabupaten Cilacap mengundang kelompok-kelompok rentan, yang lebih spesifik yaitu di kelompok perempuan," ungkap Warsid kepada Tribunjateng.com Kamis (15/12/2022).

Dalam kegiatan tersebut ada beberapa organisasi perempuan yang dilibatkan oleh Bawaslu Cilacap.

Seperti dari Muslimat NU, Aisyiyah, Tim Penggerak PKK, koalisi perempuan dan juga kaum penyandang disabilitas di Cilacap.

Kaum perempuan itu kemudian diajak berdiskusi untuk membahas persoalan-persoalan Pemilu, seperti apa itu Pemilu Inklusif dan juga bagaimana prosesnya.

Dalam diskusi, Bawaslu Cilacap ingin mengetahui bagaimana keterlibatan perempuan selama ini dalam proses kepemiluan.

Bawaslu juga ingin mengetahui apakah kaum perempuan di Cilacap ini terlibat dalam proses pengawalan tahapan pemilu atau tidak.

Kemudian Bawaslu ingin tahu apakah mereka menjadi penyelenggara pemilu maupun sekedar menjadi pengawas pemantau pelaksanaan pemilu. 

"Oleh karena itu, kita berharap teman-teman yg masuk dalam kategori kelompok-kelompok  rentan itu betul-betul ikut terlibat dan merasakan betul suasana Pemilu di tahun 2024," harap Warsid.

Dalam kegiatan ini dihadirkan pula dua narasumber yakni Tri Wuryaningsih yang merupakan dosen Fisip Unsoed dan juga Ismah selaku Sekretaris KPI Cilacap.

Tri Wuryaningsih dalam paparannya menjelaskan bahwa Pemilu Inklusif diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara yg berhak memilih tanpa memandang jenis kelamin, ras, dan tidak memandang penyandang disabilitas atau tidak. 

"Pemilu Inklusif artinya harus terbuka untuk semuanya, tidak terbatas untuk kelompok orang tertentu saja," kata Tri Wuryaningsih.

Termasuk didalamnya pengakuan hak dipilih dan memilih, karena Pemilu ini untuk semuanya.

Apapun warna kulitnya, ras, suku, bangsa dan kondisi fisiknya, semua mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu.

"Hal semacam itu terkait perbedaan-perbedaan tidak dapat menghalangi semua orang untuk dipilih dan memilih, terlebih hal tersebut saat ini sudah dijamin oleh negara dan internasional," jelasnya.

Lebih lanjut Tri Wuryaningsih juga mengajak perempuan Cilacap selaku masyarakat untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 ini.

Tri juga meminta para kaum perempuan ini untuk menggunakan hak pilihnya dan turut menjamin hak pilih dari masyarakat di lingkungan sekitarnya.

"Kalau dilingkungan panjenengan ada orang yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, 
laporkan, dekati KPPS, Panwaslu. Artinya panjenengan juga turut menjamin hak pilih dari masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ismah selaku Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cilacap menjelaskan terkait peran kelompok rentan dalam ikut mengawal Pemilu.

Ismah menyebutkan bahwa banyak sekali kendala-kendala atau masalah yang dihadapi kelompok rentan terutama perempuan dalam proses pemilu.

Seperti rendahnya akses informasi, sehingga perempuan kelompok rentan ini rentan juga kehilangan hak pilih, rentan melanggar aturan dan juga rentan menjadi korban pelanggaran pemilu.

"Kemudian adanya fakta bahwa pemilih perempuan ini juga tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, karena pengaruh atau paksaan dari suami, orang tua, ataupun orang yang berkuasa atas  dirinya," terangnya.

Tak lupa Ismah mengajak perempuan Cilacap untuk turut melakukan pengawas terhadap jalannya pesta demokrasi.

"Ayo partisipasi masyarakat ditingkatkan pengawasannya, pengawasan dapat berupa sosialisasi pendidikan pemilih, jajak pendapat, diskusi," imbuhnya. (pnk)