8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup di Pemilu 2024, Pilihan Rakyat Harus Jadi Prioritas

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Delapan partai politik (parpol) Parlemen menyatakan sikap tegas menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup. Pernyataan sikap itu dihasilkan setelah para ketua umum dan elite parpol melakukan pertemuan, di Hotel Dharmawangsa kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Kemudian Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Hadir juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional(PAN), Viva Yoga Mauladi.

Sementara perwakilan Partai Gerindra tak hadir namun telah menyepakati sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Pertemuan tujuh petinggi partai politik minus partai Gerindra itu dilakukan secara tertutup.

Sebelum melakukan pertemuan secara tertutup para petinggi parpol parlemen yang hadir melakukan sesi foto bersama dan saling bergandengan tangan. Seusai pertemuan tertutup Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sempat melontarkan pantun terkait penolakan pemilu sistem proporsional tertutup.

"Lisa Blackpink naik kopaja, sampai rumah langsung cuci beras. Makanya sistem terbuka saja, pilihan rakyat harus jadi prioritas," kata Airlangga yang disambut gelak tawa para petinggi parpol yang hadir.

Airlangga kemudian membacakan lima poin keputusan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Berikut Lima Poin Pernyataan Sikap Delapan Partai Politik.

Pertama, Kami Menolak Proporsional Tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.

Sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin Demokrasi mundur,

Kedua, Sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUUVI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.

Ketiga , KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang undangan. Keempat, Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.

Kelima, Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas Politik, keamanan dan ekonomi. Menko Perekonomian itu juga memastikan bahwa partai Gerindra juga menolak sistem proporsional tertutup. Karena dalam komunikasi terkini, Prabowo dan Gerindra sepakat menolak wacana sistem proporsional tertutup.

"Dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini," pungkas Airlangga.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali memastikan tidak ada keterlibatan atau hubungannya antara restu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan perkumpulan para pimpinan partai politik. Ali menegaskan pertemuan yang terjadi pada hari ini, murni karena adanya kepentingan di antara partai yang hadir.

"Enggak ada hubungannya (dengan Jokowi), saya pikir begini, kita kan masing-masing partai memiliki kedaulatan itu. Pak jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri," kata Ali.