PPK Kabupaten Tegal Diminta Ikut Amankan Pemilu 2024 Dari Praktik Suap dan Gratifikasi 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tegal diminta ikut amankan penyelenggaraan Pemilu 2024, dari malpraktik seperti pelanggaran kode etik, suap, hingga gratifikasi. 

Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal, Imamudin Asa Putra, saat pelantikan anggota PPK Kabupaten Tegal, di Hotel Grand Dian Slawi beberapa waktu lalu. 

Menurut Asa, lingkup kerja PPK berada di area sensitif, sehingga sebagai penjaga nilai-nilai pesta demokrasi, PPK harus bisa menyampaikan informasi ke panitia pengawas jika menjumpai adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

Sementara jumlah anggota PPK Kabupaten Tegal yang dilantik sebanyak 90 orang. 

“Ini semua area sensitif yang harus bapak, ibu amankan dari malpraktik Pemilu seperti pelanggaran kode etik, suap, hingga gratifikasi yang akan mencederai prinsip etik dan profesionalistas penyelenggara,” ungkap Asa, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (10/1/2023). 

Dijelaskan Asa, anggota PPK merupakan penyelenggara Pemilu yang harus bekerja profesional dan bersikap netral. 

Selain itu, anggota PPK juga diharapkan dapat berkomitmen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama 13 bulan ke depan, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas. 

Berkualitas yang dimaksud, sambung Asa, tidak sekadar mengetahui tugas pokok dan fungsinya secara normatif, tetapi juga harus mampu bertindak secara tepat dalam menerjemahkan regulasi, hingga operasionalisasi kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“Saya rasa tidak mudah menghadapi tantangan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2024 ini. Sebab untuk pertama kalinya kita akan mengadakan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah di tahun yang sama,” ungkapnya. 

Seiring dengan itu, pihaknya meminta Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 ini, dapat dipersiapkan secara detail sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan.

Asa pun meminta dukungan semua pihak agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu politik identitas dengan menekankan, menguatkan, dan mengintensifkan pendidikan politik pada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal, Nurokhman, menuturkan sesuai dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh panitia PPK diharapkan dapat dipertanggungjawabkan, dicermati dan dilaksanakan sesuai dengan perintah.

“Panitia PPK harus melaksanakan semua tahapan yang dilakukan KPU provinsi dengan sungguh-sungguh dan transparan. Kami ingatkan komando dan ketetapan terkait Pemilu ada di KPU,” tegas Nurokhman. 

Lebih jauh, Nurokhman mengatakan kewajiban panitia PPK adalah melaksanakan apa yang KPU tetapkan dan tugaskan. 

Sehingga, ia menegaskan jika ada panitia yang tidak siap menjalankan tugasnya dapat mengundurkan diri dari sekarang.