Fokus : Selamat Berkarya, Mbak Ita

Oleh Moh Anhar

Wartawan Tribun Jateng

HEVEARITA Gunaryanti Rahayu memegang tampuk kepemimpinan Kota Semarang sebagai wali kota. Posisi nomor 1 Kota Semarang bukan puncak akhir pencapaian karier politik Mbak Ita, sapaan akrabnya.

Ada sejumlah tantangan di depan mata. Secara umum, warga Kota Semarang menilai positif kepemimpinan di bawah Hendrar Prihadi (Hendi) selama hampir satu dekade ini.

Mbak Ita harus bisa menunjukkan kemampuannya memimpin ibukota Jateng, melanjutkan kemajuan yang sudah dicapai oleh Hendi.

Secara kasat mata, orang akan menilai kemajuan kota dari sisi fisik atau wajah kota. 

Misalnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur oleh pemerintah, mulai jalan mulus, pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, taman-taman, hingga infrastruktur pengendalian banjir, yang jadi momok bagi warga.

Selain itu, masuknya investor swasta dengan membangun area-area bisnis, pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, kawasan industri, dan juga pendidikan.

Dari wajah kota yang terlihat mata ini orang nanti akan membanding-bandingkan, siapa pemimpin yang lebh baik.

Meski sebenarnya kemajuan sebuah kota bukan semata urusan fisik. Tapi juga, bagaimana tingkat kesejahteraan warganya, pendidikan, kesehatan, kemudahan mendapatkan pelayanan publik dan sebagainya.

Ita resmi dilantik sebagai wali kota Semarang untuk periode hingga 2026 oleh Gubernur Ganjar Pranowo, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/1/2023).

Sebelumnya, ia menjabat wakil wali kota, mendampingi Hendi yang jadi wali kota. Hendi diangkat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tanggal 10 Oktober 2022.

Melanjutkan tugas wali kota periode sebelumnya bukan berarti "copy - paste" program yang sudah ada sebelumnya.

Melanjutkan di sini lebih bermakna dinamis, yakni berkesinambungan. Sehingga antara pejabat wali kota tidak mengalami keterputusan program.

Mengapa? Wali kota sebagai jabatan politik bukan jabatan abadi. Ada masa periode yang membatasinya. Bukan hal asing bila kita sering mendengar: "ganti pejabat, maka ganti pula kebijakan".