Berita Nasional
Demokrat: Ada yang Cemas Anies Baswedan Jadi Presiden 2024
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menduga ada sejumlah pihak khawatir jika Anies Baswedan menjadi presiden pada 2024.
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sejumlah isu yang menyerang bakal calon presiden (capres) yang telah dideklarasikan Partai Nasdem, Anies Baswedan, ramai menjadi perbincangan.
Terakhir adalah terkait dengan perjanjian politik antara Anies dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Dewan -- Partai Gerindra Sandiaga Uno.
Keberadaan perjanjian politik Anies yang diduga terkait dengan pencalonannya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 itu pertama kali diungkapkan Sandiaga Uno dalam satu konten Youtube Akbar Faisal. Sejumlah elite Partai Gerindra pun menyatakan adanya perjanjian politik itu.
Perjanjian itu antara lain berisi bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju dalam kontestasi demokrasi terbesar 5 tahunan itu. Selain itu, Anies juga memiliki utang Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk pencalonannya di pilgub.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menduga ada sejumlah pihak mulai dari tokoh hingga pemimpin yang khawatir jika Anies Baswedan menjadi presiden pada 2024. Ia menilai, kekhawatiran itu muncul lantaran Anies Baswedan memiliki banyak faktor penting.
"Semua orang tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus, komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum, dan juga komitmen yang kuat untuk melawan oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita," katanya, kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).
Benny juga mengaku mengetahui kecemasan sejumlah pihak itu dilihat ketika muncul orang yang disebut Benny sebagai boneka dijagokan di pilpres untuk menghadapi Anies.
"Mereka tahu. Karena itu mereka yang tidak menginginkan ini terjadi mulai cemas, dan mulai menjagokan boneka-bonekanya, ya kan," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Benny pun sebelumnya menilai diungkitnya soal utang piutang Rp 50 miliar yang melibatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika Pilgub DKI jakarta 2017 hanya untuk membuat citra Anies buruk.
"Bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies. Dan ini bukan hanya satu saja, ada banyak masih. Politik selanjutnya akan diwarnai dengan politik produksi narasi yang dibangun oleh pesaing-pesaing atau lawan-lawan politik," paparnya.
Menurut dia, munculnya narasi yang berupaya untuk mendiskreditkan Anies dengan cara membangun isu adalah hal yang biasa. Ia mencontohkan narasi-narasi itu antara lain seperti soal dugaan korupsi, gagal di DKI Jakarta, hingga identitas Anies yang merupakan keturunan Arab.
"Ini semua bagian dari agenda-agenda politik kontestasi, persaingan-persaingan yang tentu saja menjadi suatu keniscayaan dalam demokrasi elektoral. Kayak kita ini, tapi tentu ada batasan-batasan tertentu. Bersaing politik yang kayak gitu biasa saja," ucapnya.
Seperti diketahui, Anies Baswedan kini telah mendapatkan dukungan dari tiga partai politik. Ketiganya yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Partai Nasdem diketahui merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Kemudian, PKS dan Partai Demokrat sepakat untuk mendukung Anies Baswedan setelah melewati banyak dinamika yang ada, satu di antaranya soal sosok cawapres Anies yang berkutat di dua nama dari kedua partai tersebut, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan.
Manuver
Prajurit Pukul Ojol sampai Patah Hidung, TNI Minta Maaf dan Janji Tindak Tegas |
![]() |
---|
Wamenham RI dan Kakanwil Jateng Dorong Dekonstruksi Pandangan Disabilitas di Yogyakarta |
![]() |
---|
OJK Terbitkan POJK 19/2025 Atur Akses Pembiayaan UMKM Lebih Mudah |
![]() |
---|
Sosok FE Wanita Sragen Nyamar Jadi Dokter Gadungan di Bantul, Lulusan SMA Belajar dari Internet |
![]() |
---|
Harta Kekayaan Krishna Murti Irjen Polisi Diterpa Isu Perselingkuhan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.