Demokrat: Ada yang Cemas Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sejumlah isu yang menyerang bakal calon presiden (capres) yang telah dideklarasikan Partai Nasdem, Anies Baswedan, ramai menjadi perbincangan.

Terakhir adalah terkait dengan perjanjian politik antara Anies dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Wakil Dewan -- Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Keberadaan perjanjian politik Anies yang diduga terkait dengan pencalonannya dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 itu pertama kali diungkapkan Sandiaga Uno dalam satu konten Youtube Akbar Faisal. Sejumlah elite Partai Gerindra pun menyatakan adanya perjanjian politik itu.

Perjanjian itu antara lain berisi bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju dalam kontestasi demokrasi terbesar 5 tahunan itu. Selain itu, Anies juga memiliki utang Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk pencalonannya di pilgub.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menduga ada sejumlah pihak mulai dari tokoh hingga pemimpin yang khawatir jika Anies Baswedan menjadi presiden pada 2024. Ia menilai, kekhawatiran itu muncul lantaran Anies Baswedan memiliki banyak faktor penting.

"Semua orang tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus, komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi, komitmen yang kuat untuk penegakan hukum, dan juga komitmen yang kuat untuk melawan oligarki yang merusak tatanan demokrasi dan negara hukum kita," katanya, kepada wartawan, Rabu (8/2/2023).

Benny juga mengaku mengetahui kecemasan sejumlah pihak itu dilihat ketika muncul orang yang disebut Benny sebagai boneka dijagokan di pilpres untuk menghadapi Anies.

"Mereka tahu. Karena itu mereka yang tidak menginginkan ini terjadi mulai cemas, dan mulai menjagokan boneka-bonekanya, ya kan," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Benny pun sebelumnya menilai diungkitnya soal utang piutang Rp 50 miliar yang melibatkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika Pilgub DKI jakarta 2017 hanya untuk membuat citra Anies buruk.

"Bagian dari agenda untuk membangun citra buruk tentang Anies. Dan ini bukan hanya satu saja, ada banyak masih. Politik selanjutnya akan diwarnai dengan politik produksi narasi yang dibangun oleh pesaing-pesaing atau lawan-lawan politik," paparnya.

Menurut dia, munculnya narasi yang berupaya untuk mendiskreditkan Anies dengan cara membangun isu adalah hal yang biasa. Ia mencontohkan narasi-narasi itu antara lain seperti soal dugaan korupsi, gagal di DKI Jakarta, hingga identitas Anies yang merupakan keturunan Arab.

"Ini semua bagian dari agenda-agenda politik kontestasi, persaingan-persaingan yang tentu saja menjadi suatu keniscayaan dalam demokrasi elektoral. Kayak kita ini, tapi tentu ada batasan-batasan tertentu. Bersaing politik yang kayak gitu biasa saja," ucapnya.

Seperti diketahui, Anies Baswedan kini telah mendapatkan dukungan dari tiga partai politik. Ketiganya yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Partai Nasdem diketahui merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Kemudian, PKS dan Partai Demokrat sepakat untuk mendukung Anies Baswedan setelah melewati banyak dinamika yang ada, satu di antaranya soal sosok cawapres Anies yang berkutat di dua nama dari kedua partai tersebut, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan.

Manuver

Meski demikian, rencana ketiga parpol itu untuk membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan hingga kini belum terealisasi. Malahan, beredar isu Partai Nasdem bermanuver bakal meninggalkan Anies.

Hal itu antara lain terkait dengan pertemuan Ketua Umum Nasdem dengan sejumlah tokoh, seperti Luhut Bindsar Panjtan, serta kunjungannya ke Partai Golkar yang diketahui telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Langkah Partai Nasdem itu kemudian diikuti PKS yang juga mengunjungi Partai Golkar. Berikutnya, Partai Demokrat juga dikabarkan berencana untuk mengunjungi Partai Golkar.

Adapun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, pihaknya akan tetap bertemu dengan PKS dalam konteks besar. Hal itu diungkapkan menanggapi pertemuan Partai Golkar-dengan PKS pada Selasa (7/2).

Menurut dia, pertemuan keduanya akan terjadi dalam kontestasi 5 tahunan dunia politik atau pemilu 2024. Hal itu disampaikan Doli seraya merespon ajakan PKS untuk bergabung dalam Koalisi Perubahan saat partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu menyambangi markas Partai Golkar.

"Tapi kami (PKS dan Golkar-Red) sepakat dalam konteks besar, kita akan ketemu," terangnya, di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (7/2).

"Ketemunya di mana? Tadi menjaga demokrasi. Salah satu bentuknya adalah bahwa kita harus mengikuti tradisi jadwal konsensus yang sudah kita sepakati bahwa pemilu itu 5 tahun sekali, dan sekarang tahapan pemiunya sudah berjalan," sambungnya.

Dengan begitu, Doli menyimpulkan kalau kedua partai tersebut telah saling menghargai jalur politiknya masing-masing. Dalam artian, Golkar akan tetap berkontestasi bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan PAN dan PPP, sementara PKS bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat di Koalisi Perubahan.

"Kami sepakat tadi bahwa PKS mengetahui bahwa kami sudah mempunyai Koalisi Indonesia Bersatu. Kami juga memahami bahwa PKS walaupun belum deklarasi seperti KIB tapi sudah mulai ada hilalnya sudah kelihatan. Kami menghargai itu. Masing-masing koalisi ini juga punya keputusan masing-masing kami menghargai," bebernya.

Adapun, Sejahtera PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menyebut, kunjungan ke DPP Golkar dalam rangka silaturahmi kebangsaan. "Kami bisa diterima dengan suasana yang rileks, obrolan kami juga santai, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kami buat silaturahmi kebangsaan yang berlanjut," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan pertemuan kedua partai dalam rangka menjaga kondusivitas politik menjelang pemilu 2024.

"Silaturahmi kami ini tadi dialog cukup panjang, yang intinya satu kalimat, membuat suasana kondusif menghadapi pemilu 2024. Itu saja sebenarnya inti dari dialog-dialog kami yang panjang, sambil menyelaraskan, menyesuaikan informasi perkembangan-perkembangan yang ada," tandasnya. (Tribunnews/Reza Deni/Rizki Sandi Saputra/tribun jateng cetak)