Berita Slawi
Bupati Umi Azizah Minta Kades di Kabupaten Tegal Aktif Perbarui Data Warga Miskin
Bupati Tegal Umi Azizah, meminta kepala desa aktif lakukan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Bupati Tegal Umi Azizah, meminta kepala desa aktif lakukan pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai acuan penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Umi, saat membuka Dialog Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui Pemberdayaan UMKM dan Jaminan Sosial yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) RI, di Pendopo Amangkurat beberapa waktu lalu.
Umi memandang penyempurnaan DTKS ini sangat penting, mengingat basis data ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan maupun penetapan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial.
Implementasi program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), rehab rumah tidak layak huni, bantuan iur BPJS kesehatan, bantuan pangan non tunai dan bantuan sosial lainnya, dinilai cukup berperan efektif sebagai bantalan sosial, terutama saat pandemi dan fase pemulihan ekonomi.
“DTKS ini harus dibenahi, harus terus diperbaharui. Lakukan kroscek setiap datanya secara berjenjang dengan turun ke lapangan, karena efektivitas program penanggulangan kemiskinan ini sangat bergantung pada keakuratan data,” pesan Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (14/2/2023).
Umi mengaku masih menerima banyak keluhan warga terkait penerima manfaat program bantuan sosial yang sebenarnya sudah layak tapi masih terus mendapatkan bantuan, begitu pula sebaliknya.
Secara statistik memang terjadi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal, dari 8,6 persen di tahun 2021 menjadi 7,9 persen di tahun 2022, atau sembilan besar terendah di Jawa Tengah.
Namun di sisi pengangguran, angkanya masih tinggi mencapai 9,64 persen di tahun 2022 dan termasuk yang paling tinggi di Jawa Tengah.
“Ini seperti anomali. Artinya, ada orang yang menganggur di Kabupaten Tegal tapi tidak terkategori miskin. Mayoritas pengangguran kita ini lulusan SD, karena yang lulusan SMK yang sebelumnya sempat mendominasi sudah banyak diterima kerja di pabrik-pabrik,” ujarnya.
Melihat kondisi ini, pihaknya pun berencana memperbanyak program padat karya, disamping pula menumbuhkan kewirausahaan, UMKM hingga penguatan di sektor pertanian yang dinilainya banyak menyerap tenaga kerja.
“Melalui forum ini saya berharap bisa terbangun kesepakatan, bukan lagi kesepahaman. Harus ada solusi konkrit untuk mengatasi setiap permasalahan kemiskinan kita yang ini bisa menjadi input dalam merumuskan program, dan kegiatan penganggulangan kemiskinan, terutama di desa-desa dengan kemiskinan ekstrem,” tegas Umi.
Menanggapi pernyataan Umi, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo RI, Wiryanta, meyakini angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal bisa berkurang satu hingga dua persen dalam waktu dekat.
“Komitmen pimpinan (kepala daerah) dalam bekerja untuk masyarakat, adalah kunci utama mencapai keberhasilan menekan angka pengangguran yang ini berimbas cepat pada penurunan angka kemiskinan,” kata Wiryanta.
Wiryanta berharap, Pemkab Tegal bisa terus mendorong perkembangan sektor UMKM, salah satunya membuka konektivitas spot atau titik wilayah yang masih sulit dijangkau teknologi.
“Buka akses dan kesempatan yang sama ke seluruh pelaku UMKM, maka kami akan mengabarkan pencapaian Kabupaten Tegal ini agar bisa menjadi inspirasi daerah yang lain,” tuturnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jateng/foto/bank/originals/Dialog-Penanggulangan-Kemiskinan-Ekstrem-2023.jpg)