Bertemu Jokowi, Hartopo Usulkan Kelonggaran Penggunaan DBHCHT Untuk Infrastruktur di Kudus 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo masalah rusaknya jalan nasional yang melintas di Kudus.

Pasalnya perbaikan jalan nasional di Kudus perlu dilakukan secepatnya.

Perbaikan secepatnya itu karena Kudus termasuk strategis sebagai jalur utama pulau Jawa.

Baca juga: Pelatihan DBHCHT Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Tentunya untuk memberi rasa nyaman bagi pemudik lebaran.  

"Pak Presiden tentu sudah hafal betul kondisi jalan nasional ini. Maka, saya usulkan adanya inpres (instruksi presiden, red) untuk prioritas pembangunan jalan nasional di Kudus," kata Hartopo.

Selain itu, Hartopo juga meminta kelonggaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 tentang Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).

Hartopo memohon ada kelonggaran alokasi untuk penggunaannya termasuk untuk infrastruktur.

Kelonggaran yang dimaksud adalah penggunaan DBHCHT sebesar 50 persen block grant dan 50 persen sisanya specific grant.

Yang mana di dalam block grant dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah.

Salah satunya bisa untuk pembangunan infrastruktur.

"Dengan alokasi DBHCHT yang besar untuk Kudus (Rp. 238,5 M, red), Kami memohon ada kelonggaran tersebut, Bapak," mohon Bupati Kudus kepada Presiden Jokowi secara langsung. 

Lebih lanjut, Hartopo berharap infrastruktur di Kudus tertata lebih baik dengan alokasi anggaran yang lebih banyak.

Mengingat tahun ini alokasi DBHCHT untuk infrastruktur hanya Rp. 38,6 miliar, setelah kewajiban dalam PMK 215 terpenuhi.

Baca juga: Alokasi Infrastruktur DBHCHT Rp38,6 miliar Diharapkan Mampu Percantik Kabupaten Kudus

"Kami berharap permohonan ini terkabulkan, khususnya untuk Kudus. Karena alokasi DBHCHT Kudus terbesar," kata Hartopo.

Mendapati laporan dari Hartopo, Jokowi menanggapinya dengan baik.

Jokowi meminta Pramono Anung untjk mencatat apa saja kebutuhan Kudus. (Goz)