Soal Wacana Duet Prabowo-Ganjar, PDIP Minta Posisi Capres

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wacana duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di ajang kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024 terus menjadi perbincangan.

Hal itu ramai dibicarakan setelah Ketua Umum Partai Gerindra dan kader PDI Perjuangan itu turut serta mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja di Kebumen, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, seluruh keputusan partai baik soal pasangan capres-cawapres maupun tokoh yang akan diusung, merupakan ranah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sehingga, ia belum bisa menyampaikan sikap terkait dengan usulan duet Prabowo-Ganjar. "Ya nanti Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pasangan yang terbaik dan sesuai dengan yang menjadi harapan rakyat," katanya, saat ditemui di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/3).

Meski demikian, Hasto menegaskan, posisi capres harus berasal dari kader PDI Perjuangan. Ia pun menyebut, peluang kerja sama PDI Perjuangan dengan Gerindra masih sangat terbuka.

"Ya penawaran kerja sama tentu saja dalam rangka calon presiden, berasal dari PDI Perjuangan. Sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut, tentu saja kami akan mengusung calon presiden, dan inilah sebagai konsekuensi dari keputusan Kongres Kelima pada tahun 2019 lalu," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyebut wacana itu sangat terbuka. "Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo, dengan catatan Pak Prabowo calon presiden. Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden," katanya, di Museum Joang 45, Jakarta, Minggu, (12/3).

Menurut dia, hal itu karena Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. "Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda. Saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan dengan Pak Prabowo, Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden," tegasnya.

Kendati bersedia memberikan dukungan, Hashim menegaskan, keputusan soal siapa yang akan mendampingi Prabowo harus diputuskan bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasalnya, saat ini Gerindra telah membangun koalisi dengan PKB untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Kemungkinan itu terbuka kalau Pak Ganjar mau jadi. Tapi, harus disetujui oleh PKB. Kan begitu, harus disetujui PKB, kami terbuka-lah," tukasnya.

Ia berujar, koalisi Gerindra-PKB tidak harus mengusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres dalam pilpres 2024.

"Saya kira bukan (Cak Imin harus cawapres-Red), dalam pembicaraan dengan Pak Muhaimin itu. Tidak semestinya, tidak mutlak Pak Muhaimin (diusung koalisi Gerindra-PKB)," jelasnya.

Hashim menyatakan, pencalonan Muhaimin dalam pilpres baru merupakan kesepakatan PKB. Menurutnya, pengumuman capres-cawapres koalisi Gerindra-PKB tentu telah disampaikan sejak awal, bila memang sudah ada kepastian koalisi ini mengusung Cak Imin di pilpres 2024.

"Kami menangkap tidak perlu sampai 100 persen harus Pak Muhaimin. Kalau harus Pak Muhaimin, kan sudah deklarasi bulan Agustus tahun lalu. Sekarang masih terbuka," bebernya.

Oleh karena itu, Hashim menegaskan bahwa Gerindra dan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih terbuka mengusung tokoh tertentu untuk pilpres 2024. Namun, Gerindra sudah menyatakan tetap mendukung Prabowo sebagai capres dalam koalisi Gerindra-PKB.

(Tribunnews/Gilang Putranto/Fersianus Waku/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Taufik Ismail)