Ungkapan Duka Meninggalnya Dr Mawartih, PB IDI Imbau Anggota IDI Kenakan Pita Hitam Selama 3 Hari

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sebagai ungkapan solidaritas dan duka cita atas meninggalnya dr. Mawartih Susanti, Sp.P., Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengeluarkan edaran resmi yang menghimbau segenap anggota IDI untuk mengenakan pita hitam di lengan kanan.

dr. Mawartih meninggal dunia dalam masa pengabdiannya sebagai dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire, Papua Tengah pekan lalu.

Dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB IDI, dr. Ulul Albab, Sp.OG., penggunaan pita hitam di lengan kanan ini dimulai sejak pemakaman almarhumah dr. Mawartih sejak Senin (13/3/2023) hingga Rabu (15/3/2023).

Surat edaran resmi PB IDI tersebut ditujukan kepada segenap ketua IDI Cabang, segenap Ketua IDI Wilayah, segenap Ketua Perhimpunan, dan segenap Ketua Keseminatan mulai pagi ini, Senin (13/3/2023)

Dalam ucapan duka cita pada saat melayat ke rumah duka, Ketua Umum PB IDI, Dr. dr. Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT., menyatakan sangat mengagumi jejak pengabdian dr. Mawar.

Dr. Mawar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada tahun 2004, lalu mengabdi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di dua tempat yaitu di Wilayah Kalimantan Tengah dan kemudian PTT di Tolikara, Papua.

Selepas Pendidikan Spesialis Paru FK Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, almarhumah dr. Mawartih memilih Nabire sebagai tempat pengadian hingga akhir hayatnya Kamis (9/3/2023).

Berdasarkan data dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dari sekitar 1.424 dokter spesialis paru di seluruh Indonesia, jumlah Dokter Spesialis Paru untuk Indonesia Timur hanya kurang lebih 50 dokter.

Padahal kebutuhan dokter spesialis paru sangat dibutuhkan utamanya daerah-daerah seperti Nabire.

Namun kendala seperti jaminan keamanan dan keselamatan, infrastruktur akses yang tidak memadai menjadi kendala bagi para dokter spesialis untuk bertugas secara maksimal.

PB IDI meminta kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta seluruh aparat keamanan di daerah terutama di wilayah konflik untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada para tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tersebut.

Dr. Moh. Adib, Sp.OT., menjelaskan bahwa satu di antara kendala dalam pemerataan dokter terutama dokter spesialis di daerah adalah belum ada jaminan keselamatan dan keamanan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, terutama di wilayah terpencil dan wilayah konflik.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki infrastruktur akses baik menuju antar desa atau daerah, juga menuju fasilitas kesehatan sehingga baik tenaga kesehatan dokter maupun masyarakat bisa mengakses layanan dan fasilitas kesehatan dengan lebih baik.

PB IDI akan selalu menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong berkembangnya layanan kesehatan di Indonesia.

"Namun kendala pemerataan dokter spesialis di daerah terutama wilayah terpencil akan sulit diatasi apabila hal-hal seperti jaminan keamanan dan keselamatan serta akses infrastruktur tidak diperbaiki oleh pemerintah,” tegas Dr Moh. Adib Khumaidi, Sp.OT.