Fokus: Menolak Israel

Tajuk Ditulis Oleh Wartawan Tribun Jateng, Achiar M Permana

TRIBUNJATENG.COM - KOCAP kacarita, posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei-11 Juni 2023, terancam. Pangkal persoalannya, tidak lain penolakan sejumlah pihak atas keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 tersebut.

Tidak tanggung-tanggung, penolakan itu muncul dari tokoh selevel gubernur, yakni Gubernur Bali, I Wayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kedua gubernur itu mengambil sikap segaris dengan partai mereka, PDIP, yang juga menolak keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U-20.

Yang aneh, sebelumnya Koster sebagai Gubernur Bali termasuk dalam enam kepala daerah yang menandatangani perjanjian selaku kota tuan rumah pada 2019, saat Indonesia mengajukan pencalonan ke FIFA. Selain Koster, lima kepala daerah lainnya yang membubuhkan tanda tangan, yakni Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Herman Deru (Gubernur Sumatera Selatan), Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo), Anies Baswedan (saat itu Gubernur DKI Jakarta), dan Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya).

Penolakan muncul belakangan, setelah Israel memastikan lolos ke ajang Piala Dunia U-20 sebagai salah satu dari lima wakil Eropa, bersama Inggris, Prancis, Italia, dan Slovakia. Israel lolos setelah mencapai semifinal Piala Eropa U-19 2022.

Kalau dipikir-pikir, sebagai tuan rumah Indonesia tidak memiliki alasan kuat untuk menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 2023. Sebagai tuan rumah, Indonesia sama sekali tidak memiliki kuasa untuk memilih peserta ajang tersebut. Indonesia seharusnya siap menerima segala konsekuensi, saat mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

“La apa pas tanda tangan mbiyen ora mikir ya, Kang? Atau, jangan-jangan tidak mengira Israel bakal lolos. Mungkin Timnas Israel dikira cuma sekelas Liechtenstein atau Burundi,” tiba-tiba Dawir, sedulur batin saya, nyeletuk dari balik tengkuk.

Buntut dari penolakan ini, FIFA kemudian membatalkan sesi drawing Piala Dunia U-20, yang sedianya berlangsung di Bali, pada 31 Maret 2023. "Gubernur Bali telah meneken government guarantee, bersepakat dan setuju saat Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, dan sekarang mereka menolak. Wajar, kalau FIFA akhirnya memutuskan membatalkan drawing di sana," kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga, Minggu (26/3/2023).

Pembatalan drawing, boleh jadi hanya langkah awal. Lebih dari itu, bukan tidak mungkin FIFA akan membatalkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Kalau itu terjadi, keikutsertaan Marcellino Ferdinan dkk dalam ajang itu juga bakal teranulir. Indonesia menjadi peserta Piala Dunia U-20 (semata) karena faktor tuan rumah, bukan hasil kualifikasi seperti Israel.

Kalaupun itu terjadi, ada yang menyebut, itu sanksi paling ringan. Lebih berat dari itu, FIFA bisa membekukan keanggotaan Indonesia alias di-banned (lagi) di federasi sepakbola dunia tersebut. Ini pernah dialami Indonesia pada 2015-2016 ketika Pemerintah Indonesia membekukan PSSI, pada masa Menpora Imam Nahrowi.

Yang paling berat, Indonesia boleh jadi dilarang menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola pada semua level usia dan tingkatan. Indonesia, bukan tidak mungkin juga, akan masuk daftar hitam dan tidak akan mungkin menjadi tuan rumah Piala Dunia, Piala Asia, atau Olimpiade.

Lalu, masih adakah pintu keluar dari persoalan itu? Masih mungkinkah Indonesia terhindar dari sanksi beruntun tersebut?

Pelaksana Tugas (Plt) Menpora, Muhadjir Effendy menyatakan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan terbang ke Zurich, Swiss, untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan FIFA. "Paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini, jadi ini bukan soal ditolak atau diprotes, tapi berkaitan dengan konstitusi," ujar Muhadjir, Senin (27/3/2023).

“Walah, isa-isa entek bebek entek meri iki ya, Kang,” bisik Dawir lagi. (*tribun jateng cetak)