Gerindra Jajaki Koalisi Besar dengan PDIP, PKB Dinilai Tak Keberatan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya tengah mengatur waktu pertemuan dengan PDIP. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari penjajakan pembentukan koalisi besar.

“Ada (rencana bertemu PDIP), ya pokoknya ada. Sedang diatur waktunya,” ujar Muzani di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (8/4).

Ia mengaku saat ini komunikasi dengan PDIP terus berjalan dengan baik. Muzani menyatakan, secara intensif kerap berbicara dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Sementara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad akrab dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Sebab, saat ini keduanya sama-sama menjadi pimpinan DPR RI. 

“PDIP adalah sahabat yang terus menerus memberikan inspirasi bagi kami. Saya kira enggak ada problem,” ucap dia. 

Meski begitu, lanjut dia, Gerindra tetap akan berkomunikasi dengan PKB soal dinamika politik saat ini. Alasannya, kedua parpol tersebut telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Muzani menuturkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianti bakal bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Senin (10/4). 

Ia pun mengklaim PKB tak keberatan dengan penjajakan koalisi besar.

Bikin Khawatir

Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengkhawatirkan jika koalisi besar dibangun hanya akan ada dua poros pada kontestasi Pilpres 2024.

“Kalau koalisi besar dibangun ada risiko yang dikhawatirkan ada indikasi pengkondisian seolah-olah nanti hanya bertarung dua poros saja,” kata Pangi pada diskusi virtual bertajuk Teka-teki Koalisi, Sabtu (8/4).

Menurut Pangi bahwa parpol seperti tidak belajar masa lalu pada dua pilpres sebelumnya soal politik identitas dan keterbelahan publik.

“Pertarungan dua pilpres sebelumnya yang hanya dua calon presiden kemudian diikuti dua poros koalisi. Menurut saya kita seperti tidak mau belajar dari peristiwa pembelajaran masa lalu. Soal politik identitas, keterbelahan publik, rusaknya tenun kebangsaan. Belum lagi blok ideologis antara nasionalis dan religius padahal sama-sama Islam dibenturkan juga dengan blok lainnya,” kata Pangi.

Pangi mencontohkan misalnya soal politik identitas di Pilpres sebelumnya kalau pilih Jokowi di Sumatera Barat tidak disalatkan.

Kalau pilih Prabowo disebut khilafah pemecah NKRI kemudian dianggap ancaman dan seterusnya. Lalu Prabowo dianggap lebih Islam dari Jokowi.