Pemerintah Desak Perbankan Jalankan Program KUR Tanpa Agunan

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, banyak pelaku UMKM masih kesulitan mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan (jaminan) dari perbankan, meski sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan NIB, Sertifikasi Halal, dan SNI di Kantor Kemenkop UKM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/4).

"Jadi kami bersama Pak Teten (Menkop UKM) dan Presiden Jokowi ini ngomongnya tiap hari kredit tanpa anggunan Rp 20 juta sampai Rp 100 juta cukup NIB. Ini enggak jalan," katanya.

Bahlil mempertanyakan pihak perbankan yang masih menerapkan KUR dengan angunan meski pelaku UMKM sudah memiliki NIB.

Menurut dia, pemerintah tak ingin program tersebut tak berjalan sesuai rencana dan merugikan rakyat.

"Jadi kami jangan disuruh input tiap hari, jujur kalau perbankan ngomong masalah kalian, supaya kami (pemerintah) jangan (disebut) penipuan struktural, presiden sudah ngomong kredit tanpa anggunan bunga 3-4 persen, Pak Menkop UKM juga ngomong ke saya," ujarnya.

Bahlil menyatakan, para pelaku UMKM tidak memiliki aset untuk dijadikan sebagai jaminan KUR. Karenanya, dia menambahkan, NIB diharapkan dapat menutup kekurangan tersebut.

"UMKM apa yang mau dijaminkan? Gerobaknya saja masih utang," tukasnya.

Ia berujar, pemerintah telah menganggarkan KUR senilai Rp 460 triliun pada 2023, dengan harapan dapat mempermudah UMKM mengakses pendanaan tanpa angunan.

"Jadi menurut saya, selain NIB, Sertifikasi Halal, kami clear-kan juga soal penyaluran kredit," ucapnya. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)