Ini Poin Utama Rekomendasi DPRD Blora Terhadap LKPJ Bupati Blora

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Blora telah disampaikan dan diserahkan kepada DPRD Blora pada 27 Maret 2023 lalu.

LKPJ tersebut telah dibahas oleh panitia khusus.

Terdapat empat poin rekomendasi dari DPRD Blora terhadap LKPJ Pemkab Blora tahun anggaran 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Blora, Sabtu (29/4/2023).

Ketua DPRD Blora H M Dasum memimpin rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Blora Anggaran Tahun 2022 yang dirangkai Persetujuan Bersama Perubahan Propemperda Kabupaten Blora Tahun 2023.

Rapat dihadiri oleh 34 Anggota dewan, dengan 11 anggota lain tidak dapat menghadiri dengan alasan izin maupun sakit.

Dalam kesempatan itu, pemaparan disampaikan oleh juru bicara DPRD Blora, Achlif Nugroho.

Hasil pembahasan pansus itu disampaikan selama sekitar setengah jam.

Pada penyampaiannya, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu membahas kinerja dan capaian kerja Pemerintah Kabupaten Blora.

Seperti tentang pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia di Blora dan lain-lain.

Atas pembahasan itu, diberikanlah rekomendasi-rekomendasi dari para anggota dewan yang disampaikan secara rinci.

Pertama yakni Menjaga Kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity) Kabupaten Bora pada tahun 2023.

Menurutnya, diperlukan langkah taktis untuk percepatan dan kelancaran pelayanan booster ke 2 vaksinasi bagi seluruh kelompok masyarakat di Blora. 

"Serta tetap melakukan Percepatan Pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19 pada sector dan sub sector prioritas yang masih belum pulih," ucap Achlif Nugroho dalam laporan tersebut di euang paripurna DPRD Blora.

Poin kedua, perwakilan anggota DPRD Blora itu merekomendasikan peningkatan kualitas pelayanan dasar penunjang percepatan peningkatan indikator IPM dengan target yang akseleratif dengan mengusulkan beberapa kebijakan.

Selanjutnya, pihak DPRD Blora merekomendasikan percepatan pengurangan penduduk miskin.

"Utamanya pada daerah kecamatan atau desa yang selama lima tahun tarakhir tetap pada kategori kemiskinan sangat tinggi dan tinggi," terang Achlif Nugroho.

Sedangkan poin keempat yakni percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM ) pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai standard kementerian yang bersangkutan.

"Seperti urusan Pendidikan, Kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban, pembangunan, Kebencanaan, dan lain-lain," papar Achlif Nugroho.

Menanggapi itu, Bupati Blora Arief Rohman mengaku siap menerima rekomendasi-rekomendasi tersebut.

"Kita sudah menerima dan ini akan menjadi bahan untuk perbaikan kita ke depannya," terang Arief Rohman singkat.

Pihaknya akan memperhatikan dengan seksama semua catatan strategis yang tertuang dalam rekomendasiDPRD. 

"Selanjutnya akan kami tindaklanjuti dan kami konsolidasikan dengan seluruh jajaran eksekutif untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," ungkap Arief Rohman.

Dirinya mengimbau kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah untuk segera menindaklanjuti dan memperhatikan rekomendasi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

"Yang nantinya akan dilaporkan sebagai materi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun yang akan datang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkas Arief Rohman. (kim)

Baca juga: Toni Dedola Suami Nikita Mirzani Bantah Bawa Kabur Gelang

Baca juga: Peluang Usaha Mahasiswa: Dini Terima Jasa Antar-Jemput hingga Jasa Titip Barang Hasilkan Penghasilan

Baca juga: Wonosobo Gelar Lokakarya Panen Hasil Belajar, Bupati Afif: Kualitas SDM Kunci Kemajuan Pembangunan

Baca juga: Cek Tanggal Merah dan Liburan Sekolah di DKI dan Jawa, Ini Daftar Liburan Sekolah di Jawa Tengah