Jokowi Ancam Reshuffle Menteri Nyaleg

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyikapi fenomena beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) untuk pemilihan legislatif (pileg) 2024.

Menurut dia, secara aturan dan konstitusi, menteri maju sebagai caleg tidak dilarang dan diperbolehkan.

"Yang harus kita tahu ya, secara aturan memang diperbolehkan," katanya, saat ditemui usai Acara Puncak Musyawarah Rakyat (Musra), di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5).

Meski tidak dilarang, Jokowi memperingatkan kepada para menteri agar pilihannya maju caleg tidak mengganggu kerja di sisa masa jabatan.

Sebab, dirinya bakal kerap melakukan evaluasi terhadap seluruh menterinya tersebut. "Kalau dari saya yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga selalu saya evaluasi," ucapnya.

Secara tegas, Jokowi menyebut, jika ternyata kerja dari menteri yang maju caleg terganggu di pemerintahan, maka potensi untuk diganti sangat memungkinkan. "Kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa. Itu saja," tegasnya.

Sebagai informasi, sejauh ini ada beberapa nama menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju yang memutuskan maju sebagai caleg.

Berdasarkan data yang Tribun dapatkan, beberapa menteri tersebut yakni Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan), Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT).

Selain itu, Afriansyah Ferry Noor (Wamenaker), Johnny G Plate (Menkominfo), Syahrul Yasin Limpo (Mentan), Yasonna Laoly (Menkumham), Angela Tanoesoedibjo (Wamenparekraf).

Adapun, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, di ujung periode masa jabatan Presiden Jokowi, banyak menteri yang mulai kehilangan fokus kinerjanya.

Ia menduga, sejumlah menteri sudah sibuk memikirkan masa depannya. Sebagai contoh, banyak menteri Jokowi yang mendaftar sebagai caleg untuk pemilu 2024.

"Sebetulnya menteri di ujung ini banyak yang masih fokus dan banyak yang sudah enggak fokus. Sibuk tentang memikirkan masa depannya, dianggap menteri yang mereka jabat sekarang adalah masa lalu mereka," ujarnya, saat dihubungi, Minggu (14/5).

Pangi menyebut, Jokowi perlu melakukan reshuffle atau pergantian menteri. "Saya pikir sudah perlu lagi Jokowi melakukan reshuffle atau mengganti menteri yang mendaftar jadi caleg," bebernya.

Tak efektif lagi

Meski demikian, ia memandang, reshuffle pun tak lagi menjadi pilihan yang efektif, melihat periode masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang sebentar lagi berakhir.

"Saya pikir sudah perlu lagi Jokowi melakukan reshuffle atau mengganti menteri yang mendaftar jadi caleg. Ini sudah di ujung, sudah enggak ada efektif lagi meskipun gonta ganti menteri dengan cara reshuffle. Bagaimana pun sudah di ujung," tukasnya.

Pangi menyatakan, di momen menjelang akhir periode masa jabatannya, presiden seharusnya meninggalkan legacy. "Yang sangat disayangkan, presiden mestinya meninggalkan legacy yang baik di ujung kepemimpinannya yang hampir selesai," tutur.

"Dengan memberikan pembelajaran politik yang penting, terutama etika menterinya, supaya tetap membantu Presiden dan menyarankan agar tidak menjadi caleg ketika masih menjabat menteri," sambungnya.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengungkapkan, fenomena ini terus terjadi di setiap pemilu.

Ia menuturkan, hal itu dilakukan karena partai politik (parpol) merasa punya kebutuhan agar tak kehilangan kursi yang sudah diperolehnya.

"Fenomena ini terus terjadi setiap pemilu. Menteri aktif yang didaftarkan menjadi caleg. Partai merasa punya kebutuhan agar kursi jadi enggak lepas di partai tersebut. Partai mana yang mau kursinya berkurang, kan enggak ada," tandasnya.

Pangi menuturkan, parpol membutuhkan figur menteri menjadi caleg lantaran kemungkinan keberhasilannya yang besar.

"Itulah fakta dan realitas politiknya, partai butuh caleg yang calon jadi. Menteri itu caleg yang kemungkinan jadinya besar kansnya," terang. (Tribunnews/Rizki Sandi Saputra/Ibriza Fasti Ifhami)