Pansus III DPRD Kudus Rampungkan Pembahasan Ranperda SDA dan Pemberdayaan Desa Wisata

Wujudkan Kemandirian Desa Melalui Desa Wisata

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS, TRIBUN - Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sumber Daya Air (SDA) dan Pemberdayaan Desa Wisata yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus telah rampung.

Dua Ranperda tersebut sudah siap untuk diparipurnakan dalam waktu dekat. Supaya draft rancangan Perda bisa segera disahkan dan menjadi payung hukum tetap.

Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Kudus, Sutejo mengatakan, Ranperda tentang SDA rampung pertama dibahas tim pansus bersama OPD terkait dan beberapa pihak yang berkaitan. Dilanjutkan pembahasan Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata yang sudah rampung pekan lalu.

Dia menyebut, dua Ranperda tersebut sudah siap untuk diparipurnakan. Sementara dua Ranperda lainnya, yaitu Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dan Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung masih dalam tahap pembahasan.

"Dari empat Ranperda yang menjadi pembahasan Pansus III, baru dua Ranperda yang sudah selesai dan siap untuk diparipurnakan. Satu Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin kami harapkan selesai hari ini," Senin (29/5/2023).

Sutejo menjelaskan, dalam pembahasan Ranperda melibatkan tenaga ahli, bagian hukum, dan beberapa pihak lainnya.

Kata dia, Ranperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata mendorong semua pemerintah desa yang ada di Kota Kretek agar segera membentuk desa wisata. Dengan terbentuknya desa wisata, pihaknya berharap bisa mendorong kemandirian desa-desa yang ada di Kota Kretek.

"Harapan kami ya semua desa dan kelurahan di Kudus punya desa wisata. Sektor ini bisa mendongkrak sisi perekonomian masyarakat, UMKM, dan bisa mengangkat potensi-potensi terpendam yang ada di desa," ujarnya.

Bantuan Hibah Pemda untuk Desa Wisata

Wakil Ketua Pansus III, Rochim Sutopo menyampaikan, dalam draft Ranperda sudah disisipkan satu pasal yang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus peduli dan membantu kemajuan desa wisata melalui dana hibah.

Kepedulian pemerintah daerah ini sangat dinantikan untuk membantu desa wisata yang sedang berkembang.

Pihaknya juga meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) agar memfasilitasi desa-desa yang sedang merintis desa wisata.

"Harapan kami ada keterlibatan pemangku kebijakan, membantu mengawal semua desa yang merintis desa wisata.

Acuannya adalah desa wisata yang sudah memiliki SK, agar bisa mendapatkan bantuan hibah," tuturnya.

Rochim menyebut, dalam pembangunan desa wisata harus bisa menggali potensi dan kearifan lokal. SDM yang ada harus bisa menginovasikan potensi lokal untuk meningkatan pendapatan desa.

"Upayakan hasil produk kearifan dari UMKM lokal bisa digandeng.

Bumdes dan Pokdarwis harus membuat perencanaan yang bagus, supaya nanti bisa diajukan anggaran untuk kontribusi perkembangan desa masing-masing. Perda inisiatif ini harus bisa direalisasikan untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa," tuturnya.

Kepala Disbudpar Kudus, Mutrikah mengatakan, saat ini sudah ada 33 desa wisata di Kabupaten Kudus.

Rinciannya 28 desa wisata di antaranya sudah memiliki SK bupati, sementara lima desa wisata lainnya dalam proses.

Dia menegaskan, pariwisata merupakan sektor penting dalam menggerakkan roda pembangunan daerah.

Selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata juga merupakan sumber pendapatan utama daerah.

"Ketika desa wisata juga berkembang, akan ada pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat," terangnya.(*)