Alasan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Wakil Presiden Anies Baswedan, Khawatir Merusak Demokrasi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pernah menolak tawaran untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres) untuk bakal calon presiden Anies Baswedan.

Tawaran itu disampaikan kepadanya saat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu berkunjung ke rumahnya beberapa waktu lalu.

Alasannya menolak tawaran itu, karena Mahfud MD khawatir dapat merusak demokrasi.

Baca juga: Denny Indrayana Mengaku Diperintah Mahfud MD Bantu Anies Baswedan untuk Pilpres 2024

Mahfud menceritakan, tawaran disampaikan saat Ahmad Syaikhu bersama politisi PKS Al Muzzammil Yusuf datang ke rumahnya.

Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk penjajakan pencarian bakal cawapres untuk Anies yang dilakukan PKS beberapa waktu lalu.

"Pak Syaikhu waktu ke rumah bersama Al Muzzammil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Anies. Antara lain bertanya, 'Pak Mahfud bersedia enggak ?'," ungkap Mahfud menirukan perkataan Ahmad Syaikhu saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

"Enggak (jawab Mahfud). Saya bilang, karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat dan PKS itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri," lanjutnya.

Mahfud menilai, jika nanti dia diajak masuk ke dalam koalisi itu justru merusak demokrasi.

Sehingga dia meminta agar Ahmad Syaikhu menjaga koalisi yang bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP itu.

"Nanti kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau (ada) yang satu keluar karena anda ajak saya kan rusak. Oleh sebab itu saya minta bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam," ujar Mahfud.

"Agar koalisi tidak pecah. Kalau saya ke dalam nanti malah pecah. Karena ada yang tidak setuju dan lain-lain. Itu saja tugas saya. Menjaga pemilu dan menjaga demokrasi," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengakui bahwa dirinya memberikan perintah kepada pakar hukum tata negara Denny Indrayana untuk menjaga agar Anies Baswedan bisa maju sebagai capres pada 2024.

Menurutnya perintah itu pun dia sampaikan dalam rangka menjaga demokrasi.

"Meskipun saya tidak dukung tapi saya tetap jaga demokrasi. Kan gitu," tegasnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam Pilpres 2024.