Video Ini Alasan Partai Buruh Belum Tentukan Nama Capres 2024

Berikut ini video ini alasan Partai Buruh belum tentukan nama Capres 2024.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Partai Buruh belum tentukan nama calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Bahkan Partai Buruh mengancam tidak akan memberikan dukungan kepada mereka yang tidak berani menolak UU Cipta Kerja.

"Untuk saat ini kami belum menentukan calon Presiden (Capres)."

"Karena hingga saat ini belum ada Capres yang menolak UU Cipta Kerja."

"Kalau ada yang berani menolak, kami akan mengusung Capres itu," tegas Ketua Bapilu Partai Buruh, Ilham Syah saat aksi tolak UU Cipta Kerja di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (9/6/2023).

Ilham menuturkan, tiga nama bakal calon Presiden muncul, baik itu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.

Namun ketiganya belum ada yang berani menyatakan secara tegas menolak atau merevisi UU Cipta Kerja.

"Apabila tidak ada Capres yang mengusung menolak UU Cipta Kerja, Partai Buruh bisa saja menyerukan tidak melakukan pemilihan pada Pilpres 2024 atau tidak mendukung semua Capres yang ada di 2024," tuturnya.

Menyikapi hal itu, kata Ilham, Partai Buruh dan organisasi pendiri Partai Buruh melakukan gugatan UU Cipta Kerja.

Partai Buruh diklaim satu-satunya partai yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.

"Kami juga akan melakukan judicial review parlimentary threshold (ambang batas parlemen) 4 persen."

"Hal ini dikarenakan mengganggu dan menjadi penghalang demokrasi yang membuat suara rakyat terbuang," tuturnya.

Lanjutnya, Partai Buruh akan mengajukan judicial review Presiden threshold (ambang batas pencalonan Presiden) 20 persen.

Pihaknya meminta ke MK menghapus Presiden threshold 20 persen agar partai bisa mencalonkan presidennya sendiri.

"Kami partai buruh menyatakan bahwa partai-partai di parlemen merupakan partai pengusung omnibuslaw."

"Calon Presiden dengan Presiden threshold 20 persen adalah calon Presiden yang diusung partai-partai mendukung omnibuslaw," tuturnya.

Dikatakannya, calon Presiden menjadi menjadikan Partai Buruh dilema dan kontradiktif.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada MK menghapus Presiden threshold 20 persen agar partai politik termasuk partai buruh bisa mencalonkan Presidennya sendiri.

"Kami berharap dengan adanya Presiden threshold rakyat bisa memilih," ujarnya.

Di sisi lain terkait aksi penolakan UU Cipta Kerja di Semarang, merupakan rangkaian aksi di beberapa kota yang dilakukan Partai Buruh dan organisasi pendiri Partai Buruh.

"Aksi yang digalang Partai Buruh diselenggarakan hingga 25 Juni 2023 di 30 kabupaten/kota di Indonesia," tutur.

Ilham menerangkan, aksi pertama di depan Mahkamah Konstitusi, berlanjut di depan kantor Gubernur Banten Jawa Barat, dan saat ini di Jawa Tengah.

"Aksi ini akan dilakukan di kota-kota hingga satu titik nanti kami akan melakukan aksi secara serentak dan nasional."

"Baik itu mogok kerja secara nasional, aksi serentak."

"Nanti kami akan putuskan jika tidak ada respon dari pemerintah," tuturnya. (*)