APBD Defisit Rp 80 Miliar, Ketua DPRD Jepara Gus Haiz Minta Pemkab Jangan PHP Masyarakat

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - DPRD Jepara memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjelaskan mengapa APBD 2023 mengalami defisit hingga Rp 80 miliar.

Defisit ini ditengarai disebabkan tidak tercapainya PAD minerba dan sektor lain, seperti parkir.

Semula sektor minerba bisa menyumbang pajak Rp 31 miliar sementata akumulasi dari sektor lain sebanyak Rp 41 miliar.

Kejelasan rincian perhitungan nominal defisit ini masih samar. TAPD enggan memberikan data ini kepada awak media.

Ketua DPRD Haizul Ma'arif menyampaikan dalam pertemuan yang berlangsung sekira dua jam itu, meminta penjelasan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang tidak mencapai target.

Menurutnya, ada beberapa PAD yang tidak mencapai target yakni di sektor minerba. PAD dari sektor tersebut usulan dari pemerintah. Diproyeksikan sektor minerba bisa menyumbang PAD sebanyak Rp 31 miliar.

Paling banyak dari penambangan pasir besi di kawasan pesisir Jepara. Tapi hingga kini aktivitss penambangan belum terlaksana.

"Ini sudah tahun kedua terkait proyeksi pendapatan daerah. Ternyata zonk. Makanya kami sampaikan ini baguan dari perencanaan yang buruk," ucap pria yang disapa Gus Haiz itu, Kamis (15/6/2023).

Oleh karena itu, kata dia, DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap perda dan perbup maka jangan sampai PHP masyarakat.

Gus Haiz meminta Pemkab Jepara harus betul-betul mengacu pada kitab suci APBD 2023. Karena itu kesepakan DPRD dan TAPD untuk kepentingan masyarakat.

Untuk itu, Pemkab Jepara harus merealisasikanya.

Gus Haiz mendorong Pemkab Jepara tetap menggenjot PAD. Beberapa sektor seperti reklame, parkir, dan yang lainnya akan digali untuk menaikkan PAD.

Di samping itu, Gus Haiz juga meminta Pj Bupati Jepara untuk mengejar dana insentif daerah. Salah satu indikator dari DID adalah penyerapan yang bagus.

Untuk itu dia meminta Pemkab Jepara tidak mengabaikan DID. (*)