Optimalkan PAD, Bupati Blora Bertekad Benahi Manajemen BUMD

Dikatakannya, sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tersebut harus dimintakan keputusan dalam rapat paripurna.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini rancangan Peraturan daerah dimaksud, diambil keputusannya.

Adapun dalam rangkaian rapat paripurna tersebut, dilakukan dengan beberapa agenda.

Pada pagi harinya, diawali penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2022.

Kemudian, pada siang harinya dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Selanjutnya, dilanjutkan persetujuan bersama Raperda atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2022 dan Raperda Penyertaan Modal Tahun 2023-2027. (Kim)