Buka SOMRDPE 2023, Gus Halim Tekankan Bangun Desa Tanpa Hilangkan Akar Budaya

TRIBUNJATENG.COM, YOGYA - Indonesia menjadi tuan rumah Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Education (SOMRDPE) 2023. Kegiataan yang dihadiri beberapa delegasi negara ASEAN tersebut digelar di DIY. 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, Abdul Halim Iskandar mengatakan SOMRDPE 2023 juga menjadi pertemuan ASEAN Village Network pertama, sebagai tindakan lanjut KTT ASEAN yang dilangsungkan Mei lalu. 

"Pertemuan kali memang agak istimewa, karena ASEAN village network ini baru pertama kali dilakukan. Kita pusatkan di Jogja, karena salah satu pembahasannya adalah desa wisata. Tadi malam ke Mangunan, besok ke Tebing Breksi, dan kami melakukan diskusi-diskusi kecil di desa sekitarnya," katanya usai membuka SOMRDPE di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta, Selasa (25/07/2023). 

Gus Halim melanjutkan SOMRDPE 2023 menjadi sarana untuk saling mengenal, belajar, dan bertukar pengalaman negara ASEAN dalam mengembangkan desa. 

"Karena prinsip dari pembangunan desa yang paling mudah adalah replikasi atau ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena nggak mungkin kita bikin kebijakan yang sifatnya holistik yang linier untuk semua desa di Indonesia. Karena masing-masing desa punya karakter, budaya, bahkan punya bahasa berbeda, dan itu nggak boleh hilang," lanjutnya.

Itulah sebabnya ia mengembangkan Sustainable Deveopment Goals (SDGs) ke-18 yaitu mengembangkan desa yang dinamis dan budaya desa adaptif. Harapannya meski desa dikembangkan dari sisi teknologi, namun akar budaya desa tidak tercabut. 

Di samping itu, ia juga menekankan pembangunan desa difokuskan dalam dua hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 

Pada kesempatan tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia melakuan penandatanganan nota kesepahaman dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) untuk mendukung pembangunan desa. 

Mewakili Asbanda, Yuddy Renaldi menambahkan berdasarkan Maret 2023, total aset Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp 918,6 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp569,7 triliun, dan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp725.9 triliun. Berdasarkan sebarannya, ada 27 BPD di Indonesia. 

"Yang sebaran jaringannya ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Melihat sebarannya yang luas, BPD ini menjadi garda terdepan dan merupakan kemitraan bagi desa di seluruh Indonesia. BPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program pemerintah untuk senantiasa berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa,"imbuhnya. (maw)