Perumusan Aturan Pembatasan Jam Kerja Ojek Online Harus Libatkan Seluruh Pihak

TRIBUNJATENG.COM - Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia memberikan tanggapan atas rencana pemerintah yang akan mengatur jam kerja para pengemudi ojek online (Ojol).

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksoni, menyatakan bahwa pengaturan jam kerja ini haruslah melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk asosiasi ojol dan penyedia aplikasi ojol, untuk mencapai rumusan yang adil dan tidak merugikan para pengemudi.

Sejauh ini, para pengemudi ojol tidak terikat dengan jam kerja tetap, namun mereka memiliki target poin yang harus dicapai sesuai ketetapan dari penyedia aplikasi ojol.

Oleh karena itu, jika rencana pengaturan jam kerja akan dijalankan, Asosiasi meminta agar ada mekanisme yang jelas dan detail terkait hal ini untuk menghindari kerugian bagi para pengemudi.

Igun mengungkapkan bahwa dalam rumusan yang diusulkan oleh Asosiasi, jam kerja ojol dapat dibatasi maksimal 12 jam.

Namun, pengemudi yang belum mencapai target poin masih diperbolehkan untuk bekerja lebih lama.

Igun menekankan pentingnya mempertimbangkan fakta bahwa tidak semua waktu kerja diisi dengan pemesanan order, terkadang para pengemudi harus menunggu dalam waktu yang cukup lama sebelum mendapatkan penumpang.

"Kami perlu tahu seperti apa jam kerja yang dimaksud.

Ini supaya tidak merugikan driver," kata Igun, Kamis (3/8).

Selain pengaturan jam kerja, Asosiasi juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pengemudi ojol.

Dalam usulan regulasi, Asosiasi ingin agar pengemudi ojol mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Mereka berharap agar perusahaan aplikasi ojol dapat membantu membayarkan premi BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi, sebagaimana yang juga diberikan kepada buruh.

"Kami juga harap sama yang diberikan ke buruh yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Perusahaan aplikasi bisa bantu membayarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi ojek online," kata Igun.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini sedang menyusun aturan baru terkait pengemudi ojol yang harus dipatuhi oleh penyedia aplikasi.

Beberapa hal yang akan diatur dalam regulasi tersebut antara lain terkait jam kerja, komisi, dan perlindungan bagi pengemudi ojol.

Semua aturan dan persyaratan ini akan tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia berkomitmen untuk memperjuangkan hak dan perlindungan bagi para pengemudi ojol dalam menyikapi rencana pengaturan jam kerja dan hal-hal terkait lainnya.

Melalui dialog dan kerjasama yang baik dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya, mereka berharap agar keberadaan para pengemudi ojol tetap diakui dan dihargai, serta mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam industri transportasi online yang semakin berkembang pesat.