Merdeka Energi Dimulai dari Desa: Potret Kampung Sruni Boyolali Sukses Kembangkan Biogas

"Kami beritahu ke peternak, punya sapi tapi tidak punya biogas adalah rugi," beber ketua kelompok Agni Mandiri, Setiyo (51) kepada Tribun.

Setiyo berinisiatif untuk membuat biogas berawal dari persoalan antar tetangga yang ribut soal kotoran sapi.

Desa Sruni, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali memang dikenal sebagai salah satu penghasil susu sapi terbesar di Boyolali.

Kala itu, sebelum tahun 2012, kotoran sapi yang terbawa masuk ke halaman tetangga akibat hujan memicu konflik antar tetangga.

Kehidupan warga memang tak bisa dipisahkan dari sapi. Bahkan, setiap satu tahun sekali ada festival lebaran sapi yakni mengarak sapi keliling kampung.

Masyarakat yang hidup di kaki Gunung Merapi itu memang menggantungkan hidupnya dari beternak sapi perah. 

Total ada sekira 3.107 ekor sapi di desa tersebut.

"Rata-rata setiap keluarga di desa ini setidaknya menghasilkan 50 kilogram kotoran sapi setiap harinya," paparnya.

Sadar akan potensi tersebut, Setiyo bersama kelompoknya lantas melakukan pembuatan biogas.

Awalnya ia membangun sistem instalasi biogas dari sebuah sumur selebar 3 meter dengan kedalaman 190 centimeter di dekat kandang sapinya.

Limbah cair dan padat dari sapi-sapi  kemudian ditampung di bak penampungan atau digester berkapasitas 2.400 kilogram.

Digester terhubung dengan panel gas sederhana dan juga pipa-pipa. Dari situ, limbah padat dan cair yang berasal kotoran sapi itu diubah menjadi gas metana.

"Saya ototidak belajar dari  ikut berbagai workshop tentang biogas, lantas  saya mendapatkan satu model biogas yang paling murah dan yang bisa saya bangun di sini," jelasnya.

Hasilnya, kini sudah ada 232 Kepala Keluarga (KK) yang menggunakan biogas. Angka tersebut baru mencapai 18,5 pesen dari jumlah total sebanyak  1.250 KK.

"Kami berharap di Sruni yang menggunakan biogas sampai 60 persen dari jumlah penduduk sehingga kami masih terus memberikan sosialisasi pemanfaatan biogas sebagai energi baru terbarukan dalam kehidupan sehari-hari," terangnya.

Potensi Biogas Jawa Tengah

Manager Program Sustainable Energy Access dari lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR), Marlistya Citraningrum mengatakan, jika menilik dari kegiatan usaha peternakan, pembuatan makanan yang limbahnya memiliki potensi biogas seperti tahu dan tempe, beberapa kabupaten di Jawa Tengah bisa menjadi lokus pengembangan biogas khususnya yang memiliki banyak sektor usaha tersebut.

Pemilik ternak atau usaha rumahan dapat mengupayakan secara mandiri, biasanya perlu melihat contoh yang berhasil, mengetahui teknisnya, dan teryakinkan dengan manfaat yang bisa dicapai.

"Individu yakni dalam skala rumahan juga dapat memanfaatkan limbah organik dari sisa sayur, buah, makanan untuk biogas dengan biogas mini rumahan," paparnya kepada Tribun, Jumat (18/8/2023).

Penyediaan teknologi digester saat ini juga cukup terbuka, karena tidak perlu "alat” khusus melainkan desain tangki dan perpipaan yang sesuai, jadi bisa dilakukan secara mandiri.

Pembangunannya juga bisa dilakukan gotong royong atau komunal. "Lembaga pembiayaan bisa membantu percepatannya dengan menyediakan skema pembiayaan ringan atau khusus sehingga lebih mudah diakses masyarakat," cetusnya.

Khusus biogas kotoran ternak, lanjut Citra, pemanfaatan biogas jenis tersebut sama halnya seperti energi dari bahan bakar lain, bahan baku diperlukan terus menerus untuk memastikan sumber energi (berupa gas) dihasilkan secara kontinyu.

Di kasus digester dari kotoran ternak, feed kotoran ternak harus masuk dalam digester dalam jumlah tertentu dan terus menerus dalam periode tertentu.

Biogas kotoran sapi, misalnya, baru dihasilkan di hari ke 7-9, bahkan lebih lama setelah dimasukkan proses penguraian menjadi biogas.

"Beberapa penelitian menemukan bahwa 1 kg kotoran sapi dapat menghasilkan sekitar 40 liter biogas dalam kondisi ideal," terangnya.

Untuk memastikan volume dan tekanan gas yang stabil, digester perlu dirancang dengan perhitungan yang matang – termasuk kapan feed dimasukkan, berapa kg feed yang diperlukan, ukuran digester yang tepat.

Kemudian panjang perpipaan menuju ke kompor/aliran listrik, dan seterusnya. Salah satu atau lebih faktor ini mempengaruhi keberhasilan biogas.

Jika ternak yang dimiliki sedikit, memang disarankan menggunakan digester komunal sehingga feed yang diperlukan bisa dipenuhi.

"Sewaktu biogas hendak ditingkatkan secara masif, penggunaan komunal mulai dari 1-3 rumah sampai puluhan rumah dapat didorong, dan ini memerlukan kelembagaan yang baik pengelolaan, operasional, pembiayaan," katanya.

Citra dalam studi IESR melalui buku Akses Energi Bersih dan Pengaruhnya pada Kewirausahaan Perempuan mengungkapkan,  penggunaan biogas menciptakan lingkungan memasak yang nyaman dan bersih bagi perempuan.

Selain itu, biogas yang menghasilkan bioslurry dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk menyuburkan tanah mereka menjadi lebih gembur dan mereka dapat mengurangi pembelian pupuk kimia.

"Penggunaan biogas tidak hanya memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan, namun juga mendorong terjadinya proses transformasi sosial, termasuk upaya untuk menguatkan kapasitas dan hak kelompok perempuan," tulisnya dalam studi tersebut.

Kendati banyak manfaat, pembuatan biogas sebagai energi alternatif perlu adanya subsidi untuk pembangunan digester. Meskipun memberikan manfaat yang besar, digester biogas bukanlah teknologi yang murah. 

Dalam buku tersebut, Citra menyebut, salah satu program pengembangan biogas dengan pendekatan lebih sesuai yakni program Biogas Rumah  (BIRU). Biogas Rumah  (BIRU)  menggunakan pendekatan bisnis (bukan gratis). Harga sebuah digester dengan ukuran menengah relatif cukup mahal bagi masyarakat perdesaan, yaitu sekitar Rp7 juta.

Untuk mendorong masyarakat menggunakan digester, BIRU bekerja sama dengan lembaga perbankan dan lembaga keuangan mikro untuk penyediaan pinjaman. Program ini juga memberikan subsidi sebesar 20 persen.

Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) menyebut,Kementerian ESDM Hivos dari pemerintah Belanda melakukan kerjasama Program BIRU Pengembangan biogas rumah ini merupakan salah satu dari program pengembangan bioenergi yang berkontribusi pada pencapaian penyediaan EBT 23 persen pada tahun 2025.

Sampai dengan tahun 2021, Program BIRU telah memfasilitasi terbangunnya 25.157 unit biodigester dan telah memobilisasi pendanaan sebesar lebih dari Rp200 milyar.

Program itu telah menyumbang lebih dari 50 persen unit terpasang biodigester di Indonesia. Total hingga 2021 terdapat 47.998 unit biodigester terpasang secara nasional.

"Pendekatan BIRU dinilai lebih menciptakan pasar teknologi bersih yang berkelanjutan dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menggunakan biogas," tulisnya.

Terpisah Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jateng, Eni Lestari mengatakan, tahun ini akan mengembangkan 203 titik sumur biogas di Jawa Tengah. Capaiannya kini sudah 85 persen dengan target September seluruh sumur biogas tersebut sudah terbangun.

"Jumlah tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun kemarin yang di angka 125 unit," katanya kepada Tribun, Kamis (10/8/2023).

Ia menyebut, penggarapan potensi biogas sudah hampir di lakukan di semua  kabupaten kota di Jawa Tengah. Hanya saja, pihaknya masih akan melakukan penelusuran terhadap potensi lainnya semisal ada yang belum tergarap.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi kedua di Indonesia yang memiliki jumlah populasi sapi terbanyak sebanyak 1,91 juta ekor.

Sedangkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 , populasi sapi potong sebanyak 1.910.864 ekor. Sapi perah 143.465 ekor. Babi 79.179 ekor. Di samping itu, data dari Dewan Energi Nasional potensi biogas di Jawa Tengah mencapai 348,4  megawatt. 

"Kepanjangan tangan kami yang berada di daerah sudah menelusuri potensi biogas terutama di peternakan sapi. Bisa saja ada potensi yang belum kegarap, misal ada informasikan saja nanti kita survei baru nanti diusulkan dibangunkan biogas misal masuk kategori layak," cetusnya.

Di sisi lain, ia tak menampik ada beberapa kendala dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sektor biogas.  Terutama dalam mengubah mindset masyarakat karena membangun EBT harus  berbasis masyarakat .

Di antaranya harga gas elpiji melon atau gas 3 kilogram masih terjangkau dan mudah didapatkan sehingga ketika energi fosil mudah didapatkan butuh semangat dari masyarakat untuk mengembangkan biogas.

"Kami sih garap dulu masyarakatnya, harus ada tanggung jawab masyarakat dari perawatan dan pengelolaannya termasuk pengisian kotoran ternaknya," terangnya.

Begitupun soal perawatan instalasi peralatan biogas harus diperhatikan lantaran biogas menyebabkan impuritas dalam penggunaannya sehingga perlu perawatan rutin yang membutuhkan tenaga khusus.

"Nah kelompok perlu ada yang belajar khusus untuk mengatasi hal itu," tuturnya.

Diakuinya, kontribusi energi biogas belum terlalu  besar dalam target bauran energi di Jawa Tengah. Jawa Tengah mengejar target 21,82 persen bauran energi terbarukan pada 2025. Namun, capaian bauran energi masih di angka sebesar 15,76 persen pada tahun 2022.

Dari angka tersebut biogas masih menyumbang 0,08 persen. Kontribusi paling besar disumbangkan dari sektor biodiesel sebesar 6,25 persen dan biomassa sebesar 7,58 persen.

"Fungsi EBT  dalam mendongkrak bauran memang butuh kapasitas pembangkit dan investasi yang besar sehingga program biogas sebagai alternatif energi rendah karbon dapat dimaksimalkan," katanya.

Ia menambahkan, potensi energi  biogas sebagai energi ramah lingkungan dapat diandalkan dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. 

Dikutip dari laman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan kontribusi biogas pada bauran energi nasional sebesar 489,8 juta m3 pada tahun 2025.

Data  Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM mencatat bahwa pada 2022, total implementasi biogas mencapai 47,72 juta meter kubik yang berasal dari 52.113 unit fasilitas biogas, baik untuk rumah tangga, komunal, maupun industri.

"Target Roadmap EBT negara kita  sampai tahun 2050 sehingga generasi sekarang perlu dikenalkan energi alternatif termasuk biogas," terangnya.

Sementara, Ketua Program Studi (Prodi) Magister Energi Sekolah Pascasarjana Undip Semarang,  Dr. Ir Jaka Windarta mengatakan, pengembangan biogas di Jawa Tengah sudah cukup bagus. Hanya saja perlu terus dikembangkan baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Untuk wilayah pedesaan hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya. Namun, pengembangan di desa biasanya terkendala dengan biaya pembangunan instalasi biogas. Warga desa lebih memilih membeli anakan sapi daripada berinvestasi membangun instalasi sumur biogas di angka Rp7 jutaan. "Nah peran pemerintah perlu ada kucuran bantuan tak perlu 100 persen bisa 50 persen atau 70 persen," katanya kepada Tribun, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, wilayah perkotaan bisa pula dikembangkan biogas komunal. Semisal Stasiun Tawang Semarang melakukan terobosan menggarap biogas melalui fasilitas toilet umumnya.

Dapat pula dilakukan di pondok pesantren, sekolah, dan tempat komunal lainnya.

"Di area perkotaan memang butuh melakukan terobosan itu sebagai upaya pengelolaan waste to energy," paparnya.

Pemerintah dalam mengerjakan biogas perlu menggandeng pihak lainnya seperti perusahaan yang bergelut di bidang tersebut. Semisal perusahaan pengolahan susu maka perlu didorong untuk mengelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ke sektor pengembangan biogas.

"Nah jadi sejalan antara pemerintah masyarakat dan pengusaha. Apalagi potensi biogas di Jateng cukup besar," ungkapnya.

Pengembangan biogas supaya lebih menarik perlu juga dikembangkan pada sektor pemanfaatan seperti biogas untuk listrik. Sektor pemanfaatan ini perlu sentuhan dari perguruan tinggi, akademisi dan ahli. "Biogas untuk memasak itu mudah, akan tetapi untuk listrik belum banyak diterapkan," katanya. 

Selain itu, pemerintah ketika hendak memberikan bantuan pembangunan biogas harus memastikan bukan peternak musiman. "Peternak yang diberikan bantuan harus peternak yang memang memiliki jangka panjang," tandasnya. (Iwn)