Beijing Menduga Pertemuan Menhan AS Austin dan Prabowo Terkait Klaim Laut China Selatan 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - China buka suara usai pertemuan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menhan RI Prabowo Subianto di Pentagon AS.

China menduga, pertemuan tersebut menyepakati bahwa klaim China atas Laut China Selatan (LCS) melanggar Konvensi Hukum Laut PBB.

Melalui pernyataan Kedutaan Besar China di Jakarta, Beijing menilai AS mencatut Prabowo dalam pernyataan bersama pertemuan sang menteri dengan Austin di Washington pada 24 Agustus lalu.

"Kami mencatat pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan AS. Namun, kami diberitahu pihak Indonesia bahwa apa yang digambarkan pihak AS tidaklah benar," kata jubir itu dalam rilis resmi, Senin (28/8).

Jubir itu kemudian berujar, faktanya tak ada konten seperti itu yang ditemukan dalam siaran pers pihak Indonesia pada pertemuan yang sama.

Lebih lanjut, jubir itu menerangkan China, Indonesia, serta negara-negara kawasan punya aspirasi dan kepentingan yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

"Negara-negara di luar kawasan ini harus menghormatinya. Kami menentang upaya negara tertentu untuk menabur perselisihan dan menimbulkan masalah dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini," lanjut jubir itu.

Namun, jubir itu tak menyebut secara rinci negara mana yang menabur perselisihan dan menimbulkan masalah.

Pernyataan China itu muncul menanggapi hasil pertemuan Austin dan Prabowo pekan lalu. Dalam rilisnya, Kemhan AS menyebut Austin dan Prabowo sepakat menilai klaim maritim China di Laut China Selatan melanggar hukum internasional.

Rawan Konflik

Laut China Selatan (LCS) memang menjadi kawasan rawan konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan itu, yang bertabrakan dengan teritorial beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, hingga Brunei.

Indonesia menyatakan tak punya sengketa maritim dengan China di Laut China Selatan. Namun, manuver kapal-kapal China di LCS dekat Natuna kerap membuat Jakarta cemas.

Sejumlah kapal ikan dan kapal patroli Negeri Tirai Bambu juga sempat bersitegang dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI karena China kerap memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

China bahkan beberapa kali menganggap wilayah Natuna Utara bagian dari Laut China Selatan yang diklaimnya. Sementara itu, AS tak punya sengketa di LCS.

Memperkuat Hubungan

Pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia usai pertemuan itu hanya difokuskan pada upaya untuk memperkuat hubungan di tengah berbagai isu strategis.

"Dalam pertemuan itu Indonesia dan Amerika telah memutuskan untuk melestarikan hukum dan norma internasional, meningkatkan kemampuan keamanan dan pertahanan bersama, dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi bersama," demikian petikan pernyataan itu.

Pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia itu lebih jauh berisi tentang komitmen Amerika dan Indonesia, sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia, terhadap supremasi hukum dan profesionalisasi kedua angkatan bersenjata.

Prabowo dikutip sebagai menyampaikan apresiasi atas pendidikan lebih dari 7.000 personil militer dan warga sipil Indonesia di Amerika, serta dana pelatihan dan pendidikan yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar Indonesia di Amerika sejak tahun 1970.

Pernyataan itu ditutup dengan pandangan kedua pejabat tertinggi di bidang pertahanan itu tentang ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan Strategi Indo-Pasifik Amerika, yang memiliki prinsip-prinsip dasar yang sama. Tidak ada bagian soal China dan perselisihan di Laut Cina Selatan. (kompas/voa/tribun/tribun jateng cetak)