Pemerintah Diminta Tidak Hapus BBM Bersubsidi Pertalite dan Solar

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar pemerintah tidak menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.

Menurut Mulyanto, pemerintah sebaiknya membuat perhitungan dengan mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh.

"Secara umum semakin tinggi tingkat RON maka semakin bagus tingkat pembakaran mesinnya, timbal lebih sedikit dan tentunya semakin bersih. Jadi semakin ramah lingkungan," kata polisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut saat dihubungi Tribun Network, Selasa (29/8/2023).

Mulyanto menilai apabila BBM Pertamax disubsidi maka pemerintah perlu menilai dari sisi keekonomian.

Dia berharap masyarakat tidak terbebani dengan upaya menggeser konsumsi dari BBM murah ke yang lebih mahal.

"Pemerintah jangan hanya membebankan harga energi yang tinggi tersebut kepada masyarakat," ucap Mulyanto.

Pada prinsipnya Doktor Nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology tersebut setuju BBM Pertamax disubsidi dengan perhitungan cermat tetapi tidak menghapus Pertalite yang harganya terjangkau.

Dia bilang jangan sampai ada kesan pemerintah akan menghapus pengadaan BBM murah bagi rakyat.

"Di Malaysia yang disubsidi adalah BBM setara Pertamax Plus (RON 95). Masyarakat di sana senang karena bisa menikmati BBM yang bagus dan bersih," tutur Mulyanto.

"Kalau pemerintah punya uang maka sebaiknya harga Pertamax disubsidi agar harga jualnya setara dengan harga Pertalite eksisting," ungkapnya.

Terkait pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa tidak ada sama sekali pembahasan BBM Pertamax disubsidi, dirinya menyebut hal itu bagus.

Dengan begitu, imbuh Mulyanto, BBM Pertalite tidak akan dihapus dalam waktu dekat ini. "Saya rasa bagus demikian, tetapi ini baru kajian internal Kementerian ESDM," tukasnya.

Mulyanto juga mengetahui kabar kelangkaan BBM Pertalite di sejumlah daerah imbas volume pembeliannya yang dibatasi.

Dia menjelaskan bahwa DPR akan meminta Pertamina dan BPH Migas membuat prognosis sehingga kebutuhannya bisa dipenuhi. "Kita akan mintakan prognosis terkait kebutuhan Pertalite dan kita carikan jalan keluarnya kalau memang kurang," pungkasnya.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmi Radhi menyebut rencana subsidi Pertamax tidak tepat.