Ditikung PKB, Demokrat Geram Surya Paloh Sepihak Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan

TRIBUNJATENG.COM, JOMBANG -- Keputusan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menunjuk secara sepihak Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menjadi Cawapres Anies Baswedan membuat geram Partai Demokrat. 

Partai Demokrat merasa ditikung lantaran selama ini digadang-gadang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi wakil Anies Baswedan. 

Tiba-tiba bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan dan Perbaikan (KPP) Anies Baswedan sowan ke Ibunda Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhassonah Hasbullah di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/8/2023). 

Baca juga: Pergantian Nama Koalisi Prabowo, Jadi Kode Cak Imin Membelot Menjadi Cawapres Anies Baswedan

Benarkah Anies Baswedan telah memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden di kontestasi Pilpres 2024 ini.

Dikabarkan bahwa Anies Baswedan bahkan sudah berkunjung ke Ibunda Cak Imin di Jombang.

Hal tersebut terungkap dalam keterangan Pers Partai Demokrat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 Teuku Riefky Harsya.

Dalam surat tersebut Rifky menjelaskan, pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

"Ini sangat disesalkan. Kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh," kata Riefky.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar.

Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli).

Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.

Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," tuturnya.