Masih Banyak Kasus Belum Terlaporkan, DPRD Kota Semarang Usulkan Evaluasi Kanal Pelaporan KDRT

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang menyatakan perlunya evaluasi kanal pelaporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hal itu menyusul masih adanya kasus KDRT yang belum terlaporkan bahkan hingga meninggal dunia. 

Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Swasti Aswagati mengungkapkan keprihatinan atas kejadian KDRT yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Baca juga: Kasus KDRT di Kota Semarang Naik 40 Persen, Ternyata Ini Penyebabnya

Dia pun menyayangkan hal itu terjadi. 

Adanya kejadian tersebut, perlu adanya evaluasi kanal pelaporan KDRT untuk mencegah kasus serupa terilang kembali. 

Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) sudah menyediakan kanal untuk pelaporan KDRT.

"Di beberapa kali kami melakukan sosialisasi dengan DP3A, sudah diinformasikan hotline-hotline yang bisa dihubungi supaya mereka (korban KDRT) bisa mendapatkan pertolongan pertama dan perlindungan dulu di awal," papat Asti, sapaannya, Kamis (31/8/2023). 

Namun, sambungnya, ternyata masih banyak korban KDRT yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya melalui kanal yang disiapkan. 

Maka, pihaknya mengajak pemangku kebijakan untuk duduk bersama membahas upaya penanggulangan kasus KDRT, termasuk pengoptimalan kanal pelaporan KDRT yang selama ini tersedia.

"Perlu duduk bersama mencari salahnya di mana. Apakah mereka yang tidak bisa akses atau masyarakat belum tahu kanal-kanal untuk mengakses meminta pertolongan," sebutnya.

Dia berharap ada upaya lebih masif dalam mencegah KDRT dengan mengoptimalkan kanal pelaporan KDRT yang disediakan untuk masyarakat. 

Secara fasilitas, menurutnya, penanganan yang dilakukan DP3A untuk korban KDRT sudah mumpuni, termasuk penyediaan rumah perlindungan bagi korban KDRT yang dipastikan aman.

Baca juga: Buntut KDRT di Sendangguwo Semarang, Mbak Ita Akan Kumpulkan Ibu-Ibu Korban KDRT Beri Trauma Healing

"Sudah ada rumah untuk mereka diamankan. Lokasinya tidak diketahui orang lain. Bahkan, saya sendiri tidak tahu, berpindah-pindah untuk menghindari pelaku mendatangi korban," terangnya.

Selain perlunya optimalisasi kanal, Asti menyebut, kemungkinan korban KDRT tidak berani melaporkan karena berbagai faktor, termasuk ketergantungan ekonomi yang membuat perempuan terintimidasi.

"Tidak bisa saling menyalahkan. Harus duduk bersama mencari problemnya di mana. Atau mungkin kurangnya sosialisasi terkait hotline jika ada kejadian seperti itu," katanya. (eyf)