Purnawirawan Polisi Jabat Pj Gubernur Jateng, Sertijab 6 September, Ini Harapan Ganjar Pranowo

TRIBUNJATENG.COM - Presiden Joko Widodo kabarnya menunjuk Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Purnawirawan Nana Sudjana sebagai penjabat (pj) Gubernur Jawa Tengah menggantikan Ganjar Pranowo yang masa jabatannya akan habis pada 5 September 2023.

Penunjukan itu berdasarkan keputusan rapat tim penilaian akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada Kamis (31/8).

Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, ada 10 nama pj gubernur yang sudah diputuskan Jokowi.

Selain Nana, ada pula Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin yang ditunjuk sebagai penjabat (pj) Gubernur Jawa Barat. Sidang TPA tersebut, digelar di Istana pada Kamis(31/8) pukul 15.00 WIB.

"Iya sudah kemarin sore sidang TPA," ujar sumber Istana saat dikonfirmasi Tribun, Jumat, (1/9).

Baca juga: Selain Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jateng, Berikut Daftar 9 Pj Gubernur yang Ditetapkan Jokowi

Baca juga: Pertamax Naik, Berikut Penyesuaian Harga BBM Mulai September 2023

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku belum mendapatkan informasi secara resmi.

"Saya belum mendapatkan arahan resmi, baru informal ya," kata Ganjar, saat ditemui di Kabupaten Klaten, Jateng, pada Jumat (1/8).

Meski demikian, Ganjar berharap siapapun nanti yang menggantikan dirinya akan membawa Jawa Tengah menjadi lebih baik.

"Mudah-mudahan siapapun nanti akan ditunjuk Presiden, bisa membawa Jawa Tengah lebih baik," ujar dia.

"Menjaga integritas dan mengayomi masyarakat dengan mudah, murah dan cepat," tambah Ganjar.

Selain itu, kabarnya Jokowi juga menunjuk Bey Machmudin sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Kendati demikian, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Sumanto mengaku belum mendapat kabar resmi dari pusat terkait penunjukan Nana Sudjana sebagai Pj Gubernur Jateng.

"Kita belum dapat SK-nya, jadi belum tahu juga," kata Sumanto melalui sambungan telepon, Jumat (1/9/2023).

Sumanto mengatakan, sebagaimana aturan dari Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, pihaknya hanya bertugas mengirimkan tiga nama usulan Pj Gubernur Jateng. Di antaranya, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Kepala Badan Diklat Kejagung RI Tony Tribagus Spontana, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.

"Ya kita belum tahu juga siapa yang kepilih, tapi yang jelas kita kan hanya mengusulkan tiga (nama) menurut aturan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 itu DPR melalui ketua dewan mengusulkan tiga nama dengan kemendagri juga tiga," akunya. Lebih lanjut, pihaknya bakal mengikuti semua keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo.