PDA Kabupaten Pekalongan Kukuhkan Badan Pembantu Pimpinan

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Pekalongan mengukuhkan anggota badan pembantu pimpinan (BPP) PDA periode muktamar ke-48 atau 2022-2027, di gedung Rektorat UMPP lantai 7.

Sebanyak 130 peserta hadir dalam acara tersebut. Mereka terdiri atas perwakilan 17 cabang aisyiyah, anggota BPP, serta anggota PDA Kabupaten Pekalongan.

Ketua PDA Kabupaten Pekalongan Rumainur mengatakan, pengukuhan ini diadakan untuk memantapkan masing-masing pribadi pimpinan dalam melaksanakan program-program kerja yang sudah diputuskan bersama-sama dalam musyawarah daerah.

"Sebagai unsur pembantu pimpinan, BPP siap untuk menjalankan sebagian tugas pokok organisasi," kata Ketua PDA Kabupaten Pekalongan Rumainur saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Senin (11/9/2023).

Menurutnya, ada tujuh majelis dan tiga lembaga BPP siap melaksanakan amanat. Ketujuh majelis yang dikukuhkan, yaitu majelis tabligh dan ketarjihan (MTK), majelis pendidikan anak usia dini dasar dan menengah (M PAUD Dasmen), Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK), Majelis Kesehatan (MKes), Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS), Majelis Pembinaan Kader (MPK), dan Majelis Hukum HAM (MHH).

Sedangkan yang lembaga, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP), Lembaga Budaya Seni dan Olahraga (LBSO), serta yang terakhir Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB). 

"Saya berpesan, bahwa pimpinan adalah kader. Profil kader harus memiliki 4 kompetensi, yaitu keberagaman, akademis dan intelektual, sosial kemanusiaan dan kepeloporan, serta keorganisasian dan kepemimpinan," ujarnya.

Setelah pengukuhan, dilanjutkan rapat kerja pimpinan. Raker dibagi dalam beberapa komisi, yaitu komisi A membahas konsolidasi organisasi, komisi B membahas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, komisi C membahas sosial, hukum HAM, kebencanaan, dan penelitian pengembangan aisyiyah, serta komisi D yang membahas tabligh, kader, budaya dan olahraga.

"Hasil dari sidang komisi selanjutnya dibawa dalam pleno untuk mendapat persetujuan dari peserta. Program yang telah disetujui, menjadi acuan dalam melaksanakan program kerja selama lima tahun ke depan," imbuhnya. (Dro)