Ganjar dan Prabowo Ketat, Survei SMRC: Masyarakat Ingin Pemimpin yang Bisa Lanjutkan Program Jokowi

Sebaliknya Prabowo Subianto yang merupakan rival di dua kali pilpres dan pendatang baru di kabinet Jokowi justru mendapatkan dukunga cukup tinggi dari masyarakat.

Tantangan Lapangan Kerja

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyoroti penduduk usia produktif yang berhadapan dengan penurunan ketersediaan lapangan kerja.

Menurutnya, ide reindustrialisasi bagus karena banyak lulusan SMA hingga Sarjana tidak terserap sektor manufaktur.

“Dari 135 pekerja, 61 persen masuk sektor informal yang bisa dikatakan bekerja di restoran pinggir jalan,” kata Huda.

Pekerjaan informal umumnya tidak diimbangi dengan kesejahteraan sosial dan mereka rata-rata menerima upah Rp 1,3 - 1,5 juta.

“Bayangin itu jauh lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR,” imbuhnya.

Huda menuturkan bahwa zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono untuk membangun satu jalan tol jauh lebih murah dibandingkan pemerintahan Jokowi.

Hal itu dampak dari modal kerja yang keluar di zaman pemerintahan Jokowi semakin mahal sehingga pajak yang diperoleh mayoritas untuk bayar hutang.

Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak memanf tidak untuk membayar pajak, tetapi pemerintah juga menggelontorkan uang untuk bantuan sosial (bansos) dan paling banyak untuk subsidi.

“Maka diperlukan pemimpin yang berani mau mengubah struktur APBN kita. Karena lalau kita lihat zamannya Pak Jokowi belanja infrastruktur meningkat sangat tinggi.

Sebelum ada Kereta Cepat Jakarta Bandung yang akhirnya memakai dana APBN, sudah adal kereta bandara, LRT Palembang, dan lain sebagainya.

“Penerimaan pajak di negara maju banyak disumbang oleh pajak oranf pribadi. Sedangkan di indonesia penerimaan pajak dari yang sudah tersistem,” katanya.

Huda menambahakan bahwa negara kurang memanfaatkan pendapatan dari sektor pertambangan.

“Batu bara salah satu sektor yang share terhadap pajak kecil sekali makanya sektor batu bara banyak dikuasai. Pajak untuk masyarakat ditambah tetapi yang menikmati batubara pajaknya dikurangi,” pungkasnya (Tribun Network/Reynas Abdila)