Tips Hadapi Kebakaran Hutan & Lahan serta Kelangkaan Air Bersih di Jateng dari Dr James MacGregor

TRIBUNJATENG.COM, SOLO -- Perubahan iklim semakin menunjukkan “taring”nya terutama di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

BPBD mencatat sedikitnya terdapat 198 titik kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Jawa Tengah sampai dengan September 2023. 

Lereng Gunung Lawu, Gunung Merapi, dan sejumlah lahan di wilayah Klaten, Sragen, Banyumas, Sukoharjo dan beberapa wilayah lain melaporkan terjadinya Karhutla di wilayahnya.

Fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau semakin Panjang pun semakin memperparah keadaan yang mengakibatkan kondisi tersebut.

Kelangkaan air bersih di beberapa wilayah di Jawa Tengah semakin meluas. Sampai dengan awal September 2023, dilaporkan 310 desa di Jawa Tengah telah mengalmi kelangkaan air bersih hingga warganya harus rela antri berjam-jam atau berjalan jauh hanya untuk mendapatkan air bersih. Padahal musim kemarau diperkirakan berlangsung masih lama.

Kedua fenomena tersebut termasuk poin-poin yang dibahas secara serius di forum International Climate Change (ICCC) ke-9 di Universitas Sebelas Maret tanggal 27 September 2023 lalu.

Forum ICCC tersebut merupakan kerjasama antara Universitas Sebelas Maret dengan Gifu University, Jepang. 

Dalam forum tersebut, Dr James MacGregor dari Ecoplannet, Kanada menyampaikan bahwa penduduk yang memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim seperti Karhutla dan kelangkaan air bersih, seharusnya diberikan program prioritas yang sifatnya darurat, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi lagi di masa depan.

Caranya adalah dengan membentuk kelompok-kelompok di Masyarakat yang terdampak tersebut, menunjuk pemimpinnya, dan menerapkan 5 langkah strategis berikut:

(1) Meningkatkan kesejahteraannya, karena Masyarakat yang sejahtera akan lebih mudah melakukan adaptasi yang mungkin mengeluarkan biaya;

(2) Meningkatkan akses teknologi masyarakatnya, karena buta teknologi akan menyebabkan mereka tidak dapat melakukan tindakan adaptasi;

(3) Meningkatkan akses informasi dan keterampilan Masyarakat;

(4) Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dengan elemen/ kelompok masyarakat lainnya;

(5) Menguatkan peran pemerintahan setempat; dan

(6) Meningkatkan pemerataan akses kepada sumberdaya-sumberdaya yang ada di wilayahnya.  Proses ini dapat didampingi oleh LSM, perguruan tinggi atau Lembaga-lembaga swasta.